Mengintip Kesiapan Pertahanan Calon Ibu Kota Negara, Penajam Paser Utara

Liputan6.com, Balikpapan - Rancangan pertahanan menjadi prioritas di calon lokasi Ibu Kota Negara (IKN). Ini lah yang mendasari kunjungan rombongan Kementerian Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Rabu (20/11/2019).

Rombongan Kemenkopolhukam berjumlah lima orang dan dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerjasama Pertahanan, Suparjo. Mereka diterima Wakil bupati PPU, H Hamdam yang didampingi Dandim 0913/PPU, Letkol Inf Mahmud dan Kapolres PPU, AKBP Dharma Nugraha.

Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerjasama Pertahanan, Suparjo menjelaskan kunjungannya ke PPA adalah untuk mendukung administrasi kegiatan pelaksanaan, pemantauan, implementasi pengelolaan kebijakan bidang kekuatan, kemampuan dan kerjasama pertahanan di daerah calon ibu kota negara ini.

"Selain itu, kami juga menyarankan kepada Dandim untuk segera merancang peta Pertahanan. sedangkan kepada Kapolres disarankan pula agar merancang peta wilayah hukum Kantibmas," katanya.

Selanjutnya, Kemenkopolhukam akan berkoordinasi pengumpulan data, monitoring pengendalian, dan penataan gelar kekuatan TNI di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Wakil Bupati PPU, H Hamdam mengatakan kedatangan rombongan Kemenkopolhukam tentu bertujuan untuk mendapatkan sejumlah informasi terkait kesiapan Pemerintah Kabupaten dan  masyarakat PPU sebagai lokasi calon ibu kota negara.

Simak video pilihan berikut ini:

Di samping itu, rombongan Kemenkopolhukam juga menggelar rencana yang sudah dipersiapkan oleh militer dan dukungan berbagai pihak selaku calon ibu kota negara.

Pemerintah Daerah PPA berharap pemerintah pusat secepatnya menetapkan lokasi pasti calon ibu kota negara. Meski gambaran secara umum sudah ada, tetapi belum ditetapkan letaknya.

"Jika sudah ditetapkan titik letaknya maka tentu akan memudahkan kita untuk melakukan berbagai pendekatan-pendekatan terhadap masyarakat, termasuk untuk merancang program-program agar tidak bersinggungan dengan rencana program pemerintah pusat," Hamdam mengungkapkan.

Menurut dia, kepastian titik letak calon ibu kota negara akan memudahkan pemda melakukan pendekatan-pendekatan sosial ke masyarakat, termasuk persiapan-persiapan untuk memberikan dukungan akses melalui Pemda yang tidak termasuk dalam kewenangan pemerintah pusat.

Pemkab PPU harus segera mendapat informasi tentang kebijakan tentang penggunaan ruang wilayah. Bahkan Pemkab PPU, tentu harus secepatnya pula menyelesaikan tata ruangnya, termasuk kaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang (RPJMD) yang harus menyesuaikan dan melajutkan program-program yang sudah dituangkan dalam lembaran APBD.

“Kedatangan rombongan ini tentu mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah maupun masyarakat kami. Intinya melaksanakan tugas dari Kemenkopolhukam dan berbagai kegiatan termasuk mendapatkan informasi berkaitan dengan calon IKN. Bahkan rombongan telah mengunjungi beberapa tempat di Kecamatan Sepaku termasuk Kantor Bupati PPU,” ucap Hamdam.