Desakan Reshuffle Kabinet dari Relawan Jokowi, Ada Apa?

Liputan6.com, Serang - Desakan reshuffle Kabinet Indonesia Maju muncul dari Komite Rakyat Nasional (Kornas) Jokowi. Namun, mereka enggan disebut sebagai bentuk minta jatah kursi menteri. Para relawan yang mengusung Jokowi ini mengaku, ada beberapa menteri yang layak diganti, karena tidak bekerja secara maksimal.

"Banyak yang gagap di kementerian ini. Karena beda kondisi normal dengan tidak normal. Banyak yang WFH kan saat ini. Menurut kita supaya perform. Itu dasar kenapa harus ada perombakan di saat pandemi ini," kata Ketua Kornas Jokowi, Abdul Havid Permana, di Hotel Le Dian, Kota Serang, Banten, Senin (21/12/2020).

Menteri yang dianggap tidak mampu mengikuti ritme dan menghasilkan kinerja baik yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pariwisata (Menpar) Whisnutama, Menkominfo Jhonny G Plate, Menteri Agam (Menag) Fahrur Rozi, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Mereka mengajukan beberapa nama yang berasal dari relawan, untuk menggantikan posisi berbagai macam menteri itu, seperti Budi Arie Setiadi, Ketua Projo. Kemudian ada nama Hilman Farid, pendiri relawan penggerak Jakarta Baru.

Selanjutnya, ada nama Silmy Karim, profesional muda yang kini menjabat sebagai Dirut Krakatau Steel. Kemudian Viktor Sirait, Ketua Bara JP. Eko Sulistyo, Pembina Kornas Jokowi. Kemudian, Roy Maningkas, ekonom.

Ada juga nama Ammarsjah Purba, Kornas Komunitas Alumni Perguruan Tinggi. Lalu Osmar Tanjung, Sekjen PKP Berdikari. Kemudian, Dedy Mawardi, Sekjen Seknas Jokowi, dan Panel Badrus, pendiri Pusat Informasi Relawan.

Banyaknya nama relawan Jokowi yang diusulkan menjadi menteri itu, dikatakan Abdul Havid bukan untuk menagih janji atau bagi-bagi jatah posisi menteri.

"Dasar awal kita kenapa diajukan nama relawan, kenapa di saat pandemi ada reshuffle, bacaan kita kurang efektif nya kabinet saat ini. Desakan reshuffle ini karena pandemi, sebenarnya persoalan kita bukan menagih jatah," terangnya.

Mereka beralasan tidak ingin jika banyak menteri Jokowi berasal dari partai politik (parpol), yang pastinya memiliki kepentingan pada pilpres 2024 mendatang. Para relawan ini mengklaim, hanya mereka yang mampu menjaga kepemimpinan Jokowi hingga 2024 mendatang.

"Karena tahun 2024 akan ada hajatan politik lagi, maka diperlukan loyalitas. Jadi harus ada yang mengawal (Jokowi), jangan sampai 1 sampai 2 tahun ada agenda politik," jelasnya.

Simak video pilihan berikut ini: