Sebut Sumsel Tak Butuh Impor Beras, Baleg DPR : Daerah Lain Banyak Gagal Panen

Liputan6.com, Palembang - Surplus beras yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan provinsi lain di Indonesia, seakan menampar wacana pemerintah untuk melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton.

Wacana impor beras sebelumnya disebut Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi sebagai bentuk strategi pemerintahan, untuk menjagai stok beras Bulog tetap berada di kisaran 1 juta hingga 1,5 juta ton di tahun 2021 ini.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Willy Aditya turut menanggapi hal tersebut. Dia mengatakan, saat ini harus dilihat dari sisi buffer stock.

“Kalau kurang, rakyat pasti menjerit dan menganggap pemerintah tidak becus. Tapi untuk stok aman, kita harus jaga terus,” ujarnya, usai menghadiri Kunjungan Kerja Badan Legislatif DPR RI dalam rangka pemantauan dan peninjauan terhadap UU No.18 tahun 2012 tentang Pangan di Sumsel, di Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Senin (22/3/2021).

Dia bersama timnya juga sudah mengunjungi lima provinsi di Indonesia, termasuk Sumsel yang menjadi provinsi terakhir yang dikunjungi.

Tim Badan Legislatif DPR RI pun sudah mengumpulkan data dan menampung apa saja kendala di lapangan.

Seperti di Sumsel yang surplus gabah panen. Tapi jika pasokan beras tersebut tidak dijaga, harga bisa lebih turun sehingga petani merana.

“Sumsel tidak butuh beras impor. Tapi di daerah lain banyak yang gagal panen. Ini yang jadi catatan kami. Bisa di-mix dengan daerah lain, tapi harus tetap membutuhkan cadangan,”ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel Mawardi Yahya enggan terlalu jauh mengomentari impor beras yang akan dilakukan pemerintah pusat.

Namun dia mengatakan, kebijakan tersebut mungkin dilakukan karena ada daerah lain di Indonesia yang kekurangan pasokan beras.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini :

Saat ini, Sumsel menjadi salah satu daerah swasembada beras di Indonesia dan hal tersebut menjadi sektor unggulan Sumsel.

Apalagi dia optimis, Sumsel bisa masuk provinsi dengan surplus beras terbesar di Indonesia. Terlebih, perluasan lahan pertanian sudah dikelola di Sumsel.

“Sekarang luar biasa berlimpah. Saat kita panen, harga (gabah) turun. Ini yang menjadi masalah dan kita sampaikan ke tim regulasi (Badan Legislatif DPR RI),” katanya.

Dia mengatakan, Gubernur Sumsel Herman Deru sudah mengirim surat ke Menteri Pertanian (Mentan), agar jangan sampai harga jual gabah petani di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultural Sumsel Rusuan Bambang Pramono mengungkapkan, GKP di petani padi Sumsel saat ini sebesar Rp3.500 – Rp3.900 per Kg. Padahal biasanya HPP gabah seharga Rp4.200 per Kg.

“Surplus beras tidak hanya di Sumsel tapi di Lampung dan Jambi juga panen raya. Permasalahan sekarang, rendahnya harga gabah panen di musim panen ini. Harga tidak tertampung di bulog, harus ada terobosan,” ujarnya.