Liputan6.com, Garut - Kondisi pandemi Covid-19 saat ini, tak menghentikan Pemerintah Daerah (Pemda) Garut, Jawa Barat untuk menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan berlangsung pada 8 Juni 2021 mendatang.
Total sekitar 942 bakal calon (balon) Kades ikut dalam tahap seleksi, sebagai syarat menjadi calon dalam pesta demokrasi enam tahunan itu. Mereka yang telah lolos seleksi, bakal memperebutkan jabatan kepala desa di 217 desa yang tersebar di 40 kecamatan Kabupaten Garut.
Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan antusiasme warga untuk mengikuti Pilkades gelombang pertama tahun ini cukup tinggi. Tercatat 45 desa di 24 kecamatan, memiliki lebih dari 5 orang.
Advertisement
Baca Juga
Bahkan, balon kades di 3 desa yakni Desa Binakarya Kecamatan Banyuresmi, Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan, dan Desa Sindangsari Kecamatan Leuwigoong, memiliki balon hingga sembilan orang.
Kondisi itu akhirnya memaksa panitia penyelenggara, melakukan seleksi tambahan untuk mendapatkan 5 calon Kades yang akan bertarung pada Pilkades bulan Juni mendatang, sesuai aturan.
Untuk menghindari dugaan keberpihakan para pejabat negara dalam pesta demokrasi di desa itu, Rudy bersama Wakil Bupati Helmi Budiman, serta Sekda Garut bersikap netral dengan mendukung salah satu calon di tingkat desa yang akan melangsungkan pilkades.
"Jadi saya menghindari dulu dengan Pak Wakil, untuk tidak melakukan (kunjungan) ke desa-desa yang (melaksanakar) Pilkades, silakan saja pak supaya nanti kaminya juga fair, Pak," uajr Rudy dalam sambutannya.
Rudy mengapresiasi panitia Pilkades tahun 2021 ini, yang telah melaksanakan tahapan seleksi pencalonan kades dengan lancar.
"Pada saat nanti pelaksanaan Pilkades, baru kita akan (melakukan pembagian monitoring), jadi di utara adalah Bupati, di tengah adalah Pak Sekda, dan di selatan adalah Pak Wakil Bupati nanti," ujarnya.
Simak video pilihan berikut ini:
Terapkan Prokes Secara Ketat
Untuk mengindari timbulnya klaster baru covid-19 setelah pelaksanaan Pilkades, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman meminta agar panitia pilkades untuk menyiapkan protokol kesehatan (Prokes) pencegahan Covid-19 secara ketat.
“Saya meminta komitmen dari dinas kesehatan dalam hal ini puskesmas untuk menjaga agar pelaksanaan pilkades ini berjalan lancar dengan protokol kesehatan,” ujarnya.
Upaya itu tidak hanya dari puskesmas, tetapi juga dari para camat dan dari para penyelenggara pilkades lainnya untuk mengikuti protokol kesehatan dengan ketat selama pelaksanaan pilkades berlangsung.
Upaya ini wajib ditempuh seluruh masyarakat, untuk mengantisipasi ancaman terjadinya lonjakan pasien covid-19 setelah lebaran.
“Banyak hal yang harus kita waspadai saat penyelenggaraan pilkades, ada yang terkait dengan konflik ketika seleksi, kemudian di luar itu, sehingga kita bisa melakukan langkah antisipasi,” ujarnya.
Advertisement