16 DPC Sepakat Tolak Laporan Pertanggung Jawaban Ketua DPD Demokrat Sulsel saat Musda

Liputan6.com, Makassar - 16 dari 24 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Sulawesi Selatan sepakat menolak laporan pertanggung jawaban Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Selatan, Ni'matullah pada Musyawarah Daerah yang di gelar di Kita Makassar pada Rabu (22/12/2021). Mereka menilai Ni'matullah gagal memimpin partai berlambang mercy tersebut. 

Ketua DPC Partai Demokrat Toraja Utara, Hatsen Bangri, menuturkan sedikitnya ada empat alasan sehingga pihaknya menolak LPJ Ni'matullah. Salah satunya adalah lantaran perolehan suara Partai Demokrat Sulsel saat Pemilu 2019 mengalami penurunan. Capain itu pun dinilai menjadi indikator kegagalan Ni'matullah memimpin Demokrat Sulsel. 

"Demokrat Sulsel butuh penyegaran dan kepemimpinan yang progresif. Kami putuskan ini demi perbaikan Demokrat, karena perolehan kursi parlemen semuanya merosot. Perolehan kursi DPR RI dari 3 menjadi 2 kursi. Lalu, perolehan kursi DPRD Provinsi Sulsel dari 11 menjadi 10 kursi dan perolehan kursi DPRD Kabupaten dan Kota se-Sulsel dari 91 menjadi 78 kursi," kata Hatsen, Rabu (22/12/2021).

Alasan selanjutnya, Hatsen membeberkan konsolidasi dan koordinasi partai tidak berjalan optimal di bawah kepemimpinan Ni'matullah. Terdapat beberapa fakta maupun indikator perihal masalah tersebut. Salah satunya yakni sejak awal hingga akhir kepengurusan, Ni'matullah tidak pernah melaksanakan Rakerda DPD Demokrat Sulsel.

"Parahnya lagi, DPD Demokrat Sulsel tidak pernah melantik pengurus DPC di semua kabupaten dan kota di Sulsel, kecuali DPC Kota Makassar," ujar dia.

Konsolidasi dan validitas kepengurusan DPC, DPAC sampai ranting pun diketahui tidak terkawal dan terverivikasi, baik secara administratif maupun faktual. Termasuk koordinasi dan konsolidasi, meski hanya berupa delegasi pun jarang dilakukan.

Hatsen mengimbuhkan alasan berikutnya adalah transparansi pengelolaan dan penggunaan anggaran Demokrat Sulsel yang kurang baik. Pendapatan dan penggunaan anggaran partai tidak pernah dipertanggungjawabkan di internal pengurus, termasuk laporan keuangan setiap kegiatan yang dibentuk secara adhock dalam kepanitian partai.

"Termasuk pemanfaatan bantuan anggaran partai dari pemerintah agar dipergunakan untuk pendidikan politik, baik untuk pengurus maupun masyarakat tidak direncanakan secara reguler dan pelaksanaannya sangat minim," paparnya.

Alasan terakhir atau keempat, Hatsen menyebut Ulla dinilai gagal menjaga solidaritas internal partai terkait kasus KLB. Keterlibatan 5 DPC Demokrat Sulsel terdaftar dalam forum KLB di Sumut adalah fakta kegagalan komunikasi dalam kepemimpinan Ulla.

"Pembiaran 5 DPC Demokrat Sulsel terdaftar dalam forum KLB di Sumut dapat dinilai bahwa saudara Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel pada dasarnya tidak secara total menjaga eksistensi kepemimpinan AHY sebagai Ketum DPP Demokrat yang sah di saat dinamika proses KLB terjadi di Sumut," ujar dia.

Lebih jauh, Hatsen mengungkapkan sama sekali tidak ada sentimen pribadi terkait keinginan pihaknya bersama belasan DPC lain untuk menolak LPJ Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel. Semuanya demi perbaikan dan kebangkitan Demokrat Sulsel, apalagi menghadapi Pemilu 2024.

Ia pun optimistis suara dari 16 DPC sudah cukup mengantarkan jagoannya, Ilham Arief Sirajuddin (IAS) untuk memimpin Demokrat Sulsel. Pihaknya condong merapat ke IAS karena memiliki arah yang jelas. Mantan Wali Kota Makassar itu siap maju pada Pilgub Sulsel 2024, artinya ada keinginan untuk membenahi partai lebih baik.

Ia juga percaya DPP akan mempertimbangkan suara mayoritas yang kini mendukung IAS. Bila ngotot memilih figur lain yang hanya didukung segelintir DPC, maka tentunya berpotensi menimbulkan masalah baru. Padahal, Demokrat harus solid dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Hitungan kita sudah jelas, ada 16 DPC mendukung IAS. Lalu, ada 8 DPC belum jelas ditambah dua suara dari DPD dan DPP. Kalau pun digabung ada 10, yang lebih banyak 16 kan. Sangat berisiko kalau DPP malah memenangkan N'matullah, karena akan jadi preseden buruk. Yang punya massa kan DPC, makanya jangan khianati suara akar rumput," tuturnya.

Hal senada disuarakan Ketua DPC Demokrat Maros, Amirullah Nur. Ia mengakui pihaknya mempertimbangkan menolak LPj UIla bila masih ngotot memimpin Demokrat Sulsel. Toh, kepengurusan yang berjalan bisa dibilang gagal. Pihaknya ingin ada penyegaran dan percaya IAS merupakan figur tepat untuk mengembalikan kejayaan Demokrat di Sulsel.

Ia mencontohkan ada hampir semua kepengurusan di daerah tidak pernah dilantik oleh Ulla. Lemahnya konsolidasi dan koordinasi DPD dan DPC Demokrat se-Sulsel dikhawatirkan membuat partai ini dikhawatirkan sulit bersaing pada Pemilu 2024, bila tidak ada perbaikan atau penyegaran di level kepemimpinan.

"Yang saya sangat disayangkan adalah Ulla dalam kurun lima tahun terakhir tidak pernah melantik kepengurusan di hampir seluruh DPC. Kami dibiarkan bagai ayam kehilangan induk," tuturnya.

Simak juga video pilihan berikut ini: