Hore, 234 Ribu Warga Garut Bakal Dapat Bantuan Minyak Goreng

Liputan6.com, Garut - Pemerintah Daerah (Pemda) Garut, Jawa Barat segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng sebesar Rp500 ribu per Kepala Keluarga (KK), kepada 234.443 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai 14-21 April 2022.

"Uang ini harus tepat sasaran belikan minyak goreng," ujar Bupati Garut Rudy Gunawan, saat peluncuran BLT Minyak Goreng di Lapangan Otista Alun-Alun Garut, Kamis (14/4/2022).

Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bukti kepastian dari pemerintah kepada masyarakat, di tengah mahalnya harga minyak goreng.

"Dalam tiga bulan ini pemerintah berjanji untuk menstabilkan harga minyak goreng lagi, karena sekarang tidak stabil karena berbagai macam hal,” kata dia.

Rudy menyatakan, suntikan BLT minyak goreng tersebut merupakan gabungan dari bantuan subsidi minyak goreng, bantuan bagi penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), termasuk Program Kelurga Harapan (PKH).

"Enggak (dibelikan minyak goreng semua) yang 200 ribu BPNT biasa, yang 300 ribunya adalah untuk 3 bulan masing-masing bulan April, Mei, Juni itu untuk membeli minyak goreng kurang lebih 5 liter," dia merincikan.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Garut, Aji Sukarmaji mengatakan, rencananya pembagian bantuan BLT sembako minyak goreng, akan didistribusikan kepada sekitar 230 ribu lebih KPM penerima bantuan.

"Bantuan akan disalurkan mulai dari tanggal 14 sampai 21 April 2022 di 421 desa dan 21 kelurahan," ujar dia.

Seiring hadirnya bantuan itu, Aji berharap warga seger membeli bahan kebutuhan pokok, khususnya minyak goreng sesuai kebutuhan masyarakat.

"Belanjanya bebas, mau di pasar, mau di warung sembako, mau di e-warung silakan saja, itu kebebasan dari para KPM," kata dia.

Kepala Kantor Pos Garut, Depi Darpian, mengatakan untuk memudahkan pendistribusian bantuan, Kantor Pos bakal menyiapkan tiga pola pembagian yakni pola komunitas di kantor desa.

Kemudian pola komunitas di kantor pos. "Terakhir pola antaran bagi KPM yang sakit atau yang sudah jompo," ujarnya.

Dalam praktiknya, untuk penyaluran pola komunitas di kantor desa, lembaganya bakal bekerja sama dengan pemerintahan desa setempat sebagai tempat penyaluran bantuan.

"Kita coba mendekatkan kepada warganya langsung, jadi supaya warga juga tidak keberatan untuk jarak yang cukup jauh," dia menandaskan.