Langganan Banjir, Mengapa Kawasan Padat Penduduk Cimacan Tak Jua Direlokasi?

Liputan6.com, Garut - Pemerintah Daerah (Pemda) Garut, Jawa Barat, punya alasan sendiri untuk tidak mengosongkan kawasan padat penduduk Cimacan Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul dalam waktu dekat, meskipun dikenal daerah langganan banjir sejak lama.

“Jadi pada waktu itu mereka mengeluhkan terlalu jauh ke mata pencaharian, di sini kan ke pasar dan sebagainya, wah jauh dan sebagainya, tentu kita akan lakukan yang terbaik,” ujar Bupati Garut Rudy Gunawan, saat mendampingi Kapolda Jabar Irjen Pol. Suntana di lokai banjir Cimacan, Senin (18/7/2022).

Menurutnya, persoalan mengosongkan kawasan padat penduduk Cimacan, bukan persoalan mudah, meskipun telah diberikan rumah tapak sebagai pengganti, namun mereka enggan meninggalkan kawasan itu.

“Mereka mengatakan pak di sana (Rumah tapak) jauh, di sini kan mata pencaharian saya sebagai apa, sebagian apa,” ujar Rudy, menyampaikan persolan keluhan warga Cimacan.

Menurut dia, kawasan padat penduduk Cimacan memang tidak cocok digunakan sebagai hunian aman, selain daerahnya yang terbilang rendah dekat dengan muka sungai Cimanuk, ancaman banjir terbilang tinggi.

Tak ayal dalam 5 tahun terakhir sejak musibah banjir bandang 2016 lalu, kawasan padat penduduk Cimacan, sudah dua kali direndam banjir dengan tingkat kerusakan cukup parah.

“Karena ini 10 meter lebih rendah dari sana di Maktal, akhirnya airnya pasti (menggenangi kawasan penduduk) ke sini,” ujar dia.

Namun meskipun demikian, Rudy mengaku bukan perkara mudah untuk memidahkan warga termasuk mengosongkan kawasan padat penduduk Cimacan dari pemukiman penduduk.

“Jadi nanti akan lakukan secara komprehensif masalah yang menyangkut rencana aksi kita ke depan,” kata dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Selain Cimacan, wacana relokasi juga mencuat di Kampung Dayeuhandap. Plh Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, kawasan iru bukan pertama kalinya mengalami musibah banjir. Untuk itu, warga agar mau berpindah lokasi hunian ke daerah yang lebih aman.

"Kami meminta kepada masyarakat, khususnya yang ada di sepanjang sungai ini, daerah yang dianggap berbahaya, mohon kesadarannya agar pindah ke tempat yang lebih aman," kata Uu.

Ia menyampaikan terkait usulan dipindahkan itu sudah ditanyakan langsung kepada masyarakat, hasilnya ada yang menerima, ada juga yang menolak, alasannya karena tanah pribadi.

"Saya sudah bertanya ke masyarakat, ada yang mau, ada yang menolak, karena itu tanah pribadi. Namun diminta pindah bukan berarti tanahnya akan diambil oleh pemerintah, akan tetapi demi keselamatan," katanya.

Uu dalam kunjungannya menyerahkan bantuan untuk penanggulangan bencana banjir dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp198.650.550, kemudian CSR BJB senilai Rp100 juta, selanjutnya bantuan suplai sembako, lauk pauk, air minum, tambahan gizi, kebutuhan anak-anak, selimut, dan alat kebersihan dari BPBD Jabar.

Terkait jembatan penghubung kampung yang terputus akibat banjir, kata Uu, juga akan menjadi prioritas untuk segera diperbaiki agar masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa.

"Sebenarnya pemerintah sudah ada program untuk merevitalisasi sungai ini. Namun dikarenakan adanya jembatan yang hancur, tidak menutup kemungkinan anggaran yang ada akan dialokasikan untuk perbaikan jembatan tersebut," katanya.