Apa Kabar Progres Pembangunan Mal Pelayanan Publik Garut?

Sebenarnya seleksi lelang tender tahap kedua sudah dilaksanakan, namun dari enam perusahaan yang minat setelah diseleksi ternyata tidak satu pun memenuhi administrasi dan teknis, akhirnya tender ulang.

oleh Jayadi Supriadin diperbarui 12 Apr 2023, 23:00 WIB
Diterbitkan 12 Apr 2023, 23:00 WIB
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Garut Wahyudijaya bersama Kabid Infrastruktur, di kantornya. (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Garut Wahyudijaya bersama Kabid Infrastruktur, di kantornya. (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

Liputan6.com, Garut Pemerintah Daerah (Pemda) Garut, Jawa Barat, kebut proses pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di bilangan Simpang Lima (Simlim) Garut, hingga akhir tahun ini.

“Target awal sebenarnya Agustus ini bila launching oleh Bupati, tetapi sepertinya sulit terwujud,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Garut, Wahyudijaya, Senin (10/4/2023).

Menurutnya, proses pembangunan konstruksi gedung MPP sudah selesai sejak akhir tahun lalu. Namun belum bisa digunakan akibat belum tersedianya fasilitas pendukung layanan publik.

“Interiornya belum ada, begitu pun peralatan dan ornamen lainnya, termasuk penataan halaman,” ujarnya.

Guna mengejar target itu, Pemda Garut telah mengalokasikan anggaran tambahan hingga Rp 5,2 miliar pembangunan tahap 2, yang akan dilangsungkan kuartal kedua tahun ini. “Semoga saja triwulan keempat target pelayanan kepada masyarakat sudah tercapai,” kata Wahyu.

Kepala Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial DPMPTSP Garut, Cep Ayi Fitriana menambahkan. Dari 107 pendaftar, hanya enam perusahaan yang menyatakan minatnya guna menggarap proyek tersebut.

“Sebenarnya seleksi lelang tender tahap kedua sudah dilaksanakan, namun dari enam perusahaan yang minat setelah diseleksi ternyata tidak satu pun memenuhi administrasi dan teknis, akhirnya tender ulang,” papar.

Rencannya, pembangunan tahap kedua difokuskan pada pemenuhan interior, peralatan hingga penataan halamanan dan lahan parkir. “Kami juga telah mengalokasikan anggaran hingga Rp 1,8 miliar untuk elektronik di luar pagu Rp 5,2 miliar,” kata dia.

Tidak hanya itu, untuk mendapatkan apresiasi pemerintah, Ayi berharap kehadiran gedung pelayanan megah itu bisa mendapatkan persetujuan dari Kementerian Investasi Indonesia atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM).

“Kami berharap bisa diresmikan sama pak Menteri, bahkan jika berkenan kemarin yang Bekasi saja sama bapak Wakil Presiden,” kata dia.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya