Penjelasan Ketua Ombudsman Sulsel Terkait Dugaan Nepotisme pada PPDB Sekolah Favorit di Makassar

Liputan6.com, Makassar - Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulsel Ismu Iskandar mengatakan memang benar pihaknya telah melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah sekolah di wilayah Sulsel dan ada tim yang turun.

Adapun menyangkut pemberitaan yang telah dimuat Liputan6.com kemarin, kata dia, itu informasinya masih sangat mentah dan belum resmi keluar dari Ombudsman Sulsel dan dia sendiri selaku penanggungjawab perwakilan belum tahu sama sekali dan belum mendapatkan laporan.

"Jadi memang perlu dan masih diolah di internal mengenai apa-apa yang telah dikerjakan dan ditemukan oleh tim di lapangan," kata Ismu via telepon, Kamis (6/7/2023).

Ismu berharap penjelasannya ini sekaligus sebagai hak jawab pihaknya untuk meluruskan informasi pemberitaan yang telah ditayangkan sebelumnya.

Ia menyebutkan pihaknya belum mendapatkan laporan tertulis menyangkut informasi terkait adanya dugaan oknum pejabat pemerintahan, berseragam Polisi hingga oknum berseragam militer yang diduga mengurus kerabatnya masuk di sekolah favorit di Makassar tanpa melalui prosedur atau juknis sesuai ketentuan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang ada.

"Sampai saat ini belum ada dibahas di level perwakilan karena belum ada laporan tertulis yang masuk sehingga saya belum bisa mengatakan itu statusnya seperti apa," ucap Ismu.

Kalau pun ada, kata Ismu, itu hanya sebatas indikasi dari proses pengawasan yang telah dilakukan pihaknya dan bukan proses pemeriksaan yang sudah bisa dijamin kebenarannya.

"Jadi itu sifatnya masih pemantauan dan mentah," kata dia.

Saat dipertegas kembali mengenai informasi temuan yang dimaksud apakah betul indikasi tersebut ada atau tidak, Ismu mengatakan jika dilihat dari rilis yang ada, indikasi itu kemungkinan ada namun masih butuh diverifikasi atau telaah lebih jauh dan itu butuh proses dan lainnya serta mekanismenya beda.

"Karena yang turun kemarin itu adalah timnya pencegahan. Kalau sudah masuk ke pemeriksaan itu timnya beda dan mekanismenya juga beda. Jadi mestinya data yang kemarin itu masih dikonsumsi internal untuk kami olah dan dikaji lebih jauh dan kalau memungkinan baru akan ditingkatkan diinisiasi untuk diinvestigasi," ucap Ismu.

Ia menyebutkan tahapan awal yang dilakukan pihaknya jika ada informasi yang masuk, itu terlebih dahulu diproses atau diolah terlebih dahulu dan jika nantinya dinyatakan cukup baru di bawah ke proses pleno dan selanjutnya.

"Jadi demikian prosesnya di kita," kata Ismu.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulsel disebut telah memantau dan mengawasi sejumlah sekolah favorit selama dua hari pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TA 2023/2024 di tingkat SMP/SMA/SMK.

Dari hasil pemantauan tersebut, Ombudsman menemukan adanya oknum pejabat pemerintahan, polri hingga militer yang diduga mencoba mengintervensi pihak Kepala Sekolah (Kepsek) agar kerabatnya bisa diluluskan masuk di sekolah favorit yang dimaksud.

"Itu kami temukan di SMA Negeri 2 Makassar dan SMP Negeri 6 Makassar," ucap Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Muslimin B Putra via telepon, Rabu 5 Juli 2023.

Muslim menyebutkan, saat itu ia sedang berkunjung ke SMA Negeri 2 Makassar tepatnya Senin 3 Juli 2023 dan mendapati ada oknum pejabat pemerintahan yang mencoba menelepon Kepala Sekolah favorit tersebut agar keluarganya bisa dibantu untuk diluluskan. Ia mengaku mendengarkan sendiri suara oknum pejabat pemerintahan yang dimaksud.

"Saya langsung itu juga berikan saran ke Kepsek agar jangan mau diintervensi dan bekerjalah sesuai dengan juknis saja," ujar Muslimin.

Hal yang sama juga Muslim temukan saat memantau situasi pelaksanaan PPDB di SMP Negeri 6 Makassar. Di sana ia juga mendapati ada oknum berseragam polisi dan militer bergantian masuk ke ruangan Kepala Sekolah favorit yang berdekatan dengan Markas Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar itu.

"Saat saya ingin masuk ke ruangan Kepseknya, ternyata Kepseknya ini sedang melayani seseorang yang berseragam polisi dan ketika saya meninggalkan ruangan Kepsek, saya kembali dapati ada seseorang berseragam militer juga masuk ke ruangan Kepsek," ungkap Muslimin.

Melihat kejadian tersebut, Muslim seketika itu memberitahu Kepsek SMP Negeri 6 Makassar itu untuk tidak bermain-main dengan ketentuan petunjuk teknis yang ada dan berlaku sesuai dengan prosedur. Terlebih lagi, kata dia, sekolah yang dimaksud lokasinya dekat dari Kantor Polrestabes Makassar.

"Jadi saya tekankan ke kepseknya agar jangan mau diintervensi oleh oknum pejabat sipil maupun oknum berseragam polisi maupun militer. Ombudsman ada memback-up selama Kepsek menjalankan juknis dan berlaku sesuai prosedur yang ada," ujar Muslimin.

Ia mengatakan, pemantauan selama dua hari hanya dilakukan ke sekolah-sekolah yang berstatus favorit. Di mana, kata dia, pelaksanaan PPDB di sekolah-sekolah favorit yang dimaksud selama ini sering dikeluhkan oleh masyarakat.

"Pemantauan kita fokuskan terkait pengetahuan penyelenggara sesuai dengan regulasi baik itu menyangkut permendikbud maupun juknis yang sudah ada," tutur Muslimin.

Ia berharap pelaksanaan PPDB TA 2023/2024 di Sulsel secara luas dapat berjalan sesuai prosedur yang ada. Jika nantinya ditemukan tetap terjadi pelanggaran sebagaimana yang dimaksud di atas, Ombudsman akan menjalankan sesuai ketentuan aturan yang ada. Diantaranya merekomendasikan untuk dilakukan eleminasi kepada siswa-siswa yang ditemukan lulus tanpa melalui prosedur yang benar.

"Seperti tahun sebelumnya kita temukan ada pelanggaran sejenis di SMA Negeri 5 Makassar dikuatkan dengan bukti-bukti. Di mana beberapa orangtua siswa mengurus anaknya masuk tanpa prosedur yang ada dan itu langsung kita rekomendasikan untuk mengeleminasi siswa-siswa tersebut," Muslimin mengungkapkan.