76.000 Orang di Kabupaten Purwakarta Masuk Kategori Miskin, Pemkab Siapkan Jurus

Liputan6.com, Purwakarta Pemkab Purwakarta, Jawa Barat, saat ini mulai menyiapkan langkah-langkah strategi guna menekan angka kemiskinan di wilayah tersebut. Pasalnya, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir angka kemiskinan di wilayah ini cenderung naik jika merujuk data dari Badan Pusat Statistik setempat.

Dari data tersebut tercatat, di 2019 angka kemiskinan di Kabupaten Purwakarta itu di angka 7,48 persen. Kemudian, di tahun 2020 naik menjadi 8,27 persen. Tahun berikutnya, atau di 2021 kemarin naik lagi menjadi 8,83 persen atau jika di angkakan ada sekitar 84 ribu jiwa yang masuk kategori miskin. Sementara data 2022, terjadi angka penurunan kemiskinan, dari 8,4 persen turun jadi 7,6 persen. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha tak menampik hal itu. Sejauh ini, jajarannya juga telah berupaya untuk menekan angka kemiskinan tersebut. Bahkan, di 2024 mendatang program pengentasan kemiskinan ini menjadi salah satu prioritas pembangunan yang akan dilakukannya.

"Kami melalui 16 perangkat daerah akan berupaya menekan angka kemiskinan ini melalui beberapa program," ujar Norman kepada Liputan6.com, Senin (16/10/2023).

Namun, lanjut Norman, ada beberapa hal yang akan terlebih dahulu dilakukan oleh jajarannya. Di antaranya, yang berkaitan dengan data. Saat ini pihaknya sedang malakukan proses rekonsiliasi ulang terkait data kemiskinan tersebut di tingkat pemerintahan desa.

"Bukan berarti kami meragukan data dari pusat terkait warga kami yang masuk kategori miskin ini ya. Tapi biar datanya presisi," jelas dia.

Meski demikian, jajarannya akan berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya, dengan melakukan penajaman-penajaman program, guna mengentaskan kemiskinan ini sesuai yang diamanatkan pemerintah pusat.

Menurut dia, program pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan ini sebenarnya sudah sangat banyak. Salah satunya, melalui program keluarga harapan dan pemberian bantuan kepada mereka yang masuk kategori prasejahtera itu.

PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada KPM yang telah ditetapkan. Dalam jangka pendek program ini bertujuan mengurangi beban keluarga tidak mampu dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Selain itu, lanjut dia, upaya lain yang telah dilakukan jajarannya yakni dengan membantu warga agar berpenghasilan melalui beberapa program pelatihan. Tujuannya, untuk mendorong mereka berwirausaha secara mandiri.

"Di 2024 nanti kita maksimalkan program-program tersebut. Sehingga, kedapan angka kemiskinan ini bisa ditekan," kata Norman.