Mendag Serukan Reformasi WTO Hingga Isu Kemanusiaan di APEC 2023

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyerukan pentingnya reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), khususnya pemulihan fungsi badan banding (appellate body) dan penyelesaian sengketa. Menurutnya, reformasi WTO perlu terus didorong untuk memastikan keberhasilan konferensi tingkat menteri.

oleh Marifka Wahyu Hidayat diperbarui 20 Nov 2023, 20:06 WIB
Diterbitkan 20 Nov 2023, 17:57 WIB
Kemendag
Foto: Kemendag

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyerukan pentingnya reformasi Organisasi Perdagangan  Dunia (WTO), khususnya pemulihan fungsi badan banding (appellate body) dan penyelesaian sengketa. Menurutnya, reformasi WTO perlu terus didorong untuk memastikan keberhasilan konferensi tingkat menteri.

Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan pada pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Ministerial Meeting 2023 di San Francisco, Amerika Serikat. Ia juga menekankan pentingnya kebijakan ekonomi dan perdagangan yang inklusif sehingga dapat memberikan manfaat di kawasan Asia Pasifik.

“Indonesia yakin bahwa keberhasilan KTM ke-12 WTO dapat dicapai melalui diskusi inklusif dan dorongan politis semua anggota WTO. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mereformasi WTO, khususnya memulihkan fungsi appellate body dan penyelesaian sengketa. Saya yakin jawaban dari tantangan yang kita hadapi saat ini adalah sistem perdagangan multilateral yang lebih adil dan inklusif,” kata Zulkifli Hasan kepada para Menteri APEC, dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/11/2023).

Selain reformasi WTO, Zulkifli Hasan juga menekankan pentingnya penyelesaian perundingan di WTO yang meliputi pembahasan yang berimbang atas isu pertanian, public stock holding (PSH), subsidi perikanan, isu kekayaan intelektual, niaga elektronik (e-commerce) dan mengatasi isu lingkungan.

Dalam kaitan tersebut, juga dibahas San Francisco Principles on Integrating Inclusivity and Sustainability into Trade and Investment Policy yang merangkum prinsip-prinsip untuk meningkatkan upaya APEC dalam menyusun kebijakan perdagangan dan investasi yang berkelanjutan.

“APEC harus menangani permasalahan lingkungan secara adil dan inklusif. Kita perlu memastikan bahwa kebijakan perdagangan tidak menjadi instrumen proteksionisme yang terselubung dalam bentuk kepedulian lingkungan,” kata Zulkifli Hasan.

Indonesia juga sepakat dengan APEC bahwa kunci pertumbuhan ekonomi yang merata adalah memastikan keuntungan perdagangan dan investasi dapat dirasakan seluruh kalangan.

“Indonesia memandang penting perdagangan dan investasi inklusif yang manfaatnya harus dapat dirasakan seluruh kalangan. Maka, Indonesia terus mengupayakan pemberdayaan perempuan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di pasar internasional, memfasilitasi akses terhadap keuangan, dan mendorong UMKM yang dipimpin perempuan dengan sektor bernilai tambah,” ucap Zulkifli Hasan.

Zulkifli Hasan juga menyuarakan pandangan Indonesia tentang situasi di Gaza yang kian memburuk. Ia mengatakan, pembangunan berkelanjutan dan inklusif tidaklah terlepas dari elemen kemanusiaan di belahan dunia manapun.

“Indonesia menaruh perhatian tertinggi atas memburuknya situasi di Gaza dan mengutuk keras tindakan militer terhadap masyarakat dan fasilitas sipil di Gaza. Kekerasan harus dihentikan, gencatan senjata harus terus diupayakan,” pungkas Zulkifli Hasan.

 

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya