Banjir Rendam Kabupaten Sumedang, Ribuan Warga Terdampak

Liputan6.com, Sumedang - Ratusan rumah di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, terendam banjir pada Sabtu (15/3/2025), pukul 15.30 WIB. Menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, sedikitnya 718 rumah di Sumedang terendam, dan menyebabkan 755 kepala keluarga atau 2.646 jiwa terdampak. 

Dilaporkan ribuan warga yang terdampak tersebar di empat desa, antara lain Desa Cihanjuang, Desa Sindanggalih, Desa Sindangpakuon dan Desa Sukadana. Berdasarkan laporan, hujan deras disertai luapan Sungai Cimande memperparah banjir Sumedang hingga ketinggian air mencapai 200 sentimeter.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, selain rumah, banjir juga merendam dua fasilitas ibadah dan fasilitas pendidikan, serta area persawahan seluas 3,2 hektar terancam gagal panen.

"BPBD Sumedang telah mendistribusikan bantuan logistik berupa beras sebanyak 100 kg dan selimut sebanyak 20 lembar," katanya.

Personel juga telah diturunkan untuk melakukan pencarian dan pertolongan bersama dinas terkait. Dapur umum telah berdiri di Kantor Kecamatan Cimanggung untuk melayani kebutuhan permakanan warga terdampak.

Kondisi hingga Sabtu malam (15/3/2025), jaringan listrik masih padam, tim gabungan masih terus melakukan evakuasi warga, sementara banjir berangsur surut dengan ketinggian berkisar 100 sentimeter.

"Menyikapi peristiwa bencana yang kerap terjadi diberbagai daerah, BNPB mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam mengantisipasi ancaman potensi risiko bencana hidrometeorologi basah," katanya.

Segera lakukan evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman jika terjadi hujan deras lebih dari satu jam dan jarak pandang (feasibility) kurang dari 100 meter. Selain itu, bagi warga yang rumahnya telah surut dari banjir, waspadai ancaman penyakit pasca banjir yang kerap terjadi seperti diare, demam berdarah, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dan penyakit kulit.

Sementara pemerintah daerah diminta untuk segera memeriksa kesiapan perangkat, personel, serta sumber daya guna menghadapi potensi darurat di wilayahnya.