Jurus BEI Lindungi Investor dari Emiten Delisting

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, pihaknya telah melakukan diskusi dengan OJK terkait aturan buyback saham emiten yang berpotensi delisting.

oleh Elga Nurmutia diperbarui 11 Okt 2023, 19:00 WIB
Diterbitkan 11 Okt 2023, 18:59 WIB
Jurus BEI Lindungi Investor dari Emiten Delisting
Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah mengkaji aturan pembelian kembali atau buyback saham emiten yang berpotensi delisting bersama regulator, Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Foto:BEI)... Selengkapnya

Liputan6.c, Jakarta - Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah mengkaji aturan pembelian kembali atau buyback saham emiten yang berpotensi delisting bersama regulator, Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, pihaknya telah melakukan diskusi dengan OJK terkait aturan tersebut. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya melindungi investor ritel yang ingin berinvestasi di pasar modal. 

"Kami di Bursa dan OJK sudah beberapa kali ketemu. Nanti kita akan ada sebuah penyesuaian-penyesuaian," kata Nyoman saat ditemui di BEI, Rabu (11/10/2023). 

Menurut ia, emiten yang keluar dari bursa secara sukarela ataupun dipaksa harus keluar tetap wajib melakukan buyback saham.  Dalam rangka mencapai keberhasilan buyback tersebut, BEI juga memanggil terlebih dahulu pihak perusahaan yang berpotensi keluar dari Bursa. 

Sehingga, para pengendali saham perusahaan tercatat ini bisa mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham publik. 

"Kami mengupayakan dari sekian perusahaan-perusahaan tercatat yang sudah kita suspend, kami panggil dulu pihak yang akan bertanggung jawab," kata dia. 

OJK Targetkan Revisi Aturan Buyback Perusahaan Delisting Rampung pada 2023

Akhir tahun 2017, IHSG Ditutup di Level 6.355,65 poin
Pekerja tengah melintas di bawah papan pergerakan IHSG usai penutupan perdagangan pasar modal 2017 di BEI, Jakarta, Jumat (29/12). Perdagangan saham di penghujung tahun ini ditutup langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Liputan6.com/Angga Yuniar)... Selengkapnya

Sebelumnya diberitakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah melakukan kajian untuk revisi aturan mengenai pembelian kembali (buyback) saham perusahaan terbuka yang akan delisting.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi mengatakan, revisi tersebut ditargetkan rampung pada 2023.

"Memang betul saat ini kami sedang proses untuk revisi POJK terkait dengan buyback untuk perusahaan yang akan delisting yang terkait dengan going concern dari company tersebut. Sekarang masih dalam proses revisi, diharapkan tahun ini sudah keluar revisi POJK tersebut,” kata Inarno dalam Konferensi Pers PTIJK 2023, Senin (6/2/2023).

Sebelumnya, OJK mewajibkan emiten yang akan delisting atau penghapusan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melakukan buyback saham atau pembelian kembali saham. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK.04/2021 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal.

Aturan baru itu menjadi pengganti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1995. Dalam penerapannya, pihak Bursa melalui Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor I-I telah mengatur bahwa salah satu syarat delisting atas permohonan Perusahaan Tercatat (voluntary delisting) adalah perusahaan tercatat atau pihak lain yang ditunjuk wajib membeli saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui rencana voluntary delisting.

Dalam revisi aturan terbaturu, diketahui OJK menyoroti beberapa hal antara lain terkait harga buyback, harga pengalihan kembali saham hasil buyback, keterbukaan informasi, dan jangka waktu pengalihan kembali. Poin-poin tersebut akan disempurnakan dalam revisi aturan terbaru.

 

 

Emiten Terancam Delisting Bisa Kena Sanksi Jika Tak Buyback Saham

FOTO: PPKM, IHSG Ditutup Menguat
Pialang memeriksa kacamata saat tengah mengecek Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Jakarta, Kamis (9/9/2021). IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis sore ditutup menguat 42,2 poin atau 0,7 persen ke posisi 6.068,22 dipicu aksi beli oleh investor asing. (Liputan6.com/Angga Yuniar)... Selengkapnya

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan emiten yang akan delisting atau penghapusan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melakukan buyback saham atau pembelian kembali saham.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK.04/2021 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Aturan baru itu menjadi pengganti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1995.

Dalam penerapannya, pihak Bursa melalui Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor I-I telah mengatur bahwa salah satu syarat delisting atas permohonan Perusahaan Tercatat (voluntary delisting) adalah perusahaan tercatat atau pihak lain yang ditunjuk wajib membeli saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui rencana voluntary delisting. 

Selanjutnya, Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna menuturkan, harga pembelian saham tersebut wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan BEI Nomor I-I. 

"Adapun pelaksanaan kewajiban buyback dalam rangka Delisting atas perintah OJK atau permohonan Bursa akan di laksanakan sebagaimana diatur dalam POJK 3/2021,” kata Nyoman kepada awak media, Senin (15/3/2021).

Berdasarkan Pasal 108 POJK 3/2021, ketentuan tersebut mulai berlaku sejak POJK 3/2021 diundangkan. Dengan demikian, maka kewajiban buyback tersebut sudah berlaku sejak 22 Februari 2021.

 

 

 

Sanksi Terkait Delisting

Akhir tahun 2017, IHSG Ditutup di Level 6.355,65 poin
Pekerja tengah melintas di bawah papan pergerakan IHSG di BEI, Jakarta, Jumat (29/12). Karena hal tersebut, Jokowi memberi apresiasi kepada seluruh pelaku industri maupun otoritas pasar modal. (Liputan6.com/Angga Yuniar)... Selengkapnya

Nyoman menambahkan, apabila perusahaan tercatat yang delisting atas perintah OJK atau permohonan Bursa tidak melaksanakan buyback, maka hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan POJK 3/2021.

“Berdasarkan Pasal 100 POJK 3/2021 diatur bahwa setiap Pihak yang melakukan pelanggaran dan/atau menyebabkan pelanggaran ketentuan POJK 3/2021, dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dan/atau tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 POJK 3/2021,” ujar dia.

Adapun sanksi yang dimaksud antara lain; pengembalian keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah, pembayaran ganti kerugian kepada Pihak tertentu, pembekuan atau pembatalan hak manfaat, pembatasan untuk melaksanakan kegiatan tertentu, dan atau tindakan tertentu lainnya.

"Sanksi-sanksi dimaksud dapat digunakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis," seperti dikutip dari Pasal 95 POJK 3/202.

 

Infografis Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Terjun Bebas. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Terjun Bebas. (Liputan6.com/Abdillah)... Selengkapnya
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya