Liputan6.com, Surabaya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur memperluas layanan unit kerja kantor (HKK) keimigrasian di wilayah Kabupaten Probolinggo, yang akan ditempatkan di Mal Pelayanan Publik (MPP) kabupaten setempat.
Kepala Kantor Kanwilkumham Jatim, Susy Susilawati mengatakan, masyarakat Jatim khususnya Probolinggo dan sekitarnya dipastikan akan semakin mudah memanfaatkan layanan keimigrasian.
"Pihak Kemenkumham baik Dirjen Imigrasi maupun Kanwil Jatim telah memutuskan pembangunan UKK akan berkolaborasi dengan Pemkab Probolinggo," katanya di Surabaya, Senin 29 Juli 2019, dilansir Antara.
Advertisement
Baca Juga
Ia mengatakan, karena statusnya sebagai UKK, layanan tidak hanya sebatas penerbitan paspor namun juga ada fungsi pengawasan dan penindakan keimigrasian serta layanan keimigrasian bagi orang asing.
"Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Kantor Imigrasi Malang sebagai pelaksana bisa belajar ke UKK Bojonegoro yang terlebih dahulu terbentuk dan menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia," kata dia.
Ia menjelaskan, pertemuannya dengan Bupati Probolinggo akan segera ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.
"Paling lambat Agustus ini bisa ditandangani dan berharap UKK akan diresmikan sebelum 30 Oktober 2019. Jika diluncurkan pada Oktober nanti, tentunya akan menjadi kado manis bagi Hari Bhakti Karyadhika atau ulang tahun Kemenkumham," katanya.
Sementara itu, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari mengatakan, Kemenkumham maupun Pemkab Probolinggo sebelumnya telah melakukan persiapan seperti survei lokasi dan kelayakan.
"Latar belakang masyarakat Probolinggo yang mayoritas islam dan sangat religius membuat jamaah umroh dan haji sangat banyak," katanya.
Â
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Banyak Masyarakat Butuh Layanan Paspor
Sehingga, kata dia, banyak masyarakat yang membutuhkan layanan pembuatan paspor. Belum lagi, ada beberapa perusahaan nasional yang memiliki tenaga kerja asing.
"Masyarakat dan para tenaga kerja asing ini juga memerlukan layanan keimigrasian," ucapnya.
Ia menjelaskan, selama ini jika masyarakat mengajukan permohonan paspor harus ke Surabaya, Malang atau Jember dan dia berharap UKK ini nantinya bisa jadi cikal bakal pembangunan kantor imigrasi.
"Hal ini, pasti akan membuat masyarakat Probolinggo, Lumajang, Situbondo dan Pasuruan sangat senang. Kami sangat berterima kasih atas kedatangan Kakanwil dan rombongan. Kami siap memfasilitasi dan kami memiliki target maksimal akhir 2019, UKK telah dibuka," ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Kantor Imigrasi Malang, Novianto Sulastono mengungkapkan bahwa saat ini layanan publik di Kantor Imigrasi Malang memang sudah sangat tinggi.
"Jika di Probolinggo ada UKK, maka bisa membagi layanan dan sangat ideal," kata dia.
Advertisement