Pengusaha Tahu Tropodo Janji Setop Pakai Bahan Bakar Sampah Plastik

Liputan6.com, Surabaya - Puluhan Industri Kecil Menengah (IKM) Tahu di Desa Tropodo, Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur deklarasi setop gunakan bahan bakar sampah plastik untuk produksi tahu. Sebagai gantinya, pelaku usaha akan menggunakan wood pallet dan compressed natural gas (CNG).

Ada enam poin deklarasi yang disepakati antara pengusaha IKM  Tahu, kepala Disperindag Sidoarjo, Kapolresta Sidoarjo dan Bupati Sidoarjo. Enam poin tersebut antara lain, tidak akan menggunakan plastik sebagai bahan bakar pembuatan tahu, sebagai gantinya akan menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan.

Selain itu, tidak akan produksi yang berdampak pada pencemaran lingkungan, mentaati segala peraturan per UU yang berlaku, menjaga mutu dan kualitas tahu, dan mengurangi emisi gas buang pada produksi.

Ketua Paguyuban, Komarudin mewakili 47 IKM Tahu desa Tropodo sepakat akan mengakhiri penggunaan sampah plastik sebagai bahan bakar pembuatan tahu.

Sementara itu, Kadisperindag Jatim, Drajat Irawan mengatakan, penggunaan sampah plastik sebagai bahan bakar memang dilarang pemerintah. 

"Menurut UU lingkungan dilarang. Penggunaan wood pallet menjadi solusi dan akan mengakhiri polemik pencemaran yang ada di Desa Tropodo," tutur dia, Selasa (26/11/2019). 

Usulan penggunaan wood pallet sebagai alternatif bahan bakar disampaikan Bupati Saiful Ilah saat bertemu dengan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

Sedangkan untuk penerapannya akan dirapatkan dengan pemprov Jatim, karena terkait dengan permintaan pelaku usaha tahu yang mengajukan bantuan subsidi.

"Yang menjadi sumber pencemaran adalah penggunaan sampah plastik sebagai bahan bakar, dengan adanya alternatif bahan bakar wood pallet yang harganya cukup terjangkau akan jadi solusi yang diberikan pemkab Sidoarjo dan pemprov jatim kepada pelaku industri tahu desa Tropodo," kata Saiful Ilah.

Pemkab Sidoarjo dan Pemprov Jatim berharap agar para pengusaha mentaati hasil deklarasi yang sudah disepakati bersama. Bila masih ada yang menggunakan sampah plastik, sanksinya akan dilakukan penutupan usaha.

"Kapan dimulai penerapannya, kita rapatkan dulu dengan pemprov Jatim karena tadi ada permintaan subsidi harga wood pallet, yang jelas jika nanti sudah diterapkan dan masih ada yang pakai plastik makan pabriknya akan kita tutup," ujar Saiful Ilah.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar melibatkan ahli dan menyiapkan riset khusus untuk membuktikan isu yang beredar soal dugaan ada kandungan dioxin (dioksin) pada tahu dan telur ayam di Jawa Timur.

Menteri LHK, Siti Nurbaya mengatakan, pihaknya merespons isu kandungan dioxin pada tahu dan telur ayam sebagai dampak dari penggunaan bahan bakar produksi menggunakan sampah limbah plastik impor.

"Soal sampah yang diselundupkan bukan hanya soal melanggar UU, tapi juga mengancam generasi bangsa. Bapak Presiden sangat menaruh perhatian soal ini, beliau memikirkan lebih dari sekadar soal pelanggaran UU," kata Menteri Siti Nurbaya, dilansir Antara, Senin, 25 November 2019.

Ia menegaskan, persoalan sampah dan limbah plastik impor selama ini mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo, karena berkaitan dengan kualitas hidup manusia Indonesia dari generasi ke generasi yang wajib dijaga.

Sampah impor plastik selama puluhan tahun telah masuk melalui celah impor bahan baku kertas dan scrap plastik untuk industri. Upaya penyeludupan ini kata Siti jelas melanggar UU Nomor 18 tahun 2008 dan UU Nomor 32 tahun 2009.

Oleh karena itu, Kementerian LHK bertindak tegas dengan mengembalikan atau re-ekspor sampah ke negara asal. Tim dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK sudah diperintahkan untuk terus meningkatkan pengawasan di lapangan.

Hasilnya, dari 2.194 kontainer yang masuk ke Indonesia, KLHK sudah kirim balik (re-ekspor) 883 kontainer ke negara asal. Selain itu dilakukan perbaikan regulasi, dan terus dilakukan pengawasan yang ketat.

Akhir pekan lalu, Tim KLHK bersama para ahli juga turun langsung ke Desa Bangun, Mojokerto, dan Desa Tropodo, Sidoarjo. Turut bersama tim KLHK para peneliti dari BPPT, Fakultas Teknis Kimia ITS, Universitas Airlangga, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo.

"Saya minta bantuan para ahli untuk melakukan riset di dua desa tersebut. Khususnya untuk isu dioxin yang sudah meresahkan masyarakat. Kita lihat nanti kebenarannya dari hasil studi," kata Siti Nurbaya.

Persoalan penggunaan sampah limbah plastik impor sudah berlangsung sejak lama di lokasi ini, karena harganya yang lebih murah. Karena itu pemerintah akan menyiapkan langkah-langkah, tidak hanya soal sampah, tapi juga dampak sosial ekonomi masyarakat setempat.

"Semuanya akan didalami secara akademik. Termasuk soal dampak pembakaran. Saya juga ingin mengetahui hasil studi yang menyebutkan bahwa ada dioxin dalam telur ayam. Kita akan lihat semua hasil studinya nanti,'' kata Menteri Siti.

Pihaknya akan terus mendampingi masyarakat, terutama untuk mengubah kebiasaan menggunakan sampah limbah plastik impor sebagai bahan bakar.

Saat kunjungan tim ke lokasi, jumlah tumpukan sampah plastik untuk bahan bakar sudah berkurang dibandingkan dengan kondisi pada Juli 2019. Ditengarai pasokan sampah ini berkurang karena langkah re-ekspor, perubahan regulasi, serta pengawasan yang semakin ketat oleh Pemerintah.

Pelaku UMKM juga menyadari bahwa bahan bakar dari sampah plastik tersebut berdampak pada lingkungan dan masyarakat.

Para pelaku usaha mengaku siap beralih dari bahan bakar sampah plastik menjadi bahan bakar kayu atau alternatif lainnya. Terlebih lagi sudah ada penggunaan insinerator yang teknologinya sudah ramah lingkungan.

Pemerintah akan mempelajari hal ini, termasuk bila harus memberikan dukungan fasilitas oleh bagi industri UMKM. Dukungan fasilitas ini bisa dari KLHK, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, atau bahkan dari Pemda.

"Semuanya bisa membantu, yang penting industri masyarakat tetap harus berjalan baik dengan tetap ramah lingkungan," kata Menteri Siti.

Untuk mengatasi masalah sampah yang masih menjadi persoalan di tengah masyarakat, pemerintah terus melakukan pengelolaan, salah satunya dengan menerapkan prinsip 3R (reuse, reduce, dan recycle).

"Pemerintah dan Pemda bekerja serius untuk itu. Saya juga tahu bahwa dukungan masyarakat dan para aktivis terkait sampah cukup besar. Ini menjadi modal kekuatan kita menyelesaikan masalah sampah," kata dia.