Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?

Kadin Jatim: PPKM Darurat Kebijakan Pahit bagi Pengusaha, Tapi Harus Didukung

Adik Dwi Putranto menyatakan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali menjadi kebijakan pahit bagi pengusaha

oleh Liputan6.com diperbarui 03 Jul 2021, 18:13 WIB

Diterbitkan 03 Jul 2021, 18:13 WIB

Pasar Swalayan Tetap Beroperasi saat PPKM Darurat

Calon pembeli membawa belanjaan di salah satu pasar swalayan di Jakarta, Jumat (2/7/2021). Selama PPKM darurat Jawa-Bali pada 3 sampai 20 Juli 2021 mendatang, pasar swalayan akan tetap buka dengan pembatasan jam operasional hingga pukul 20:00 WIB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Surabaya - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto menyatakan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali menjadi kebijakan pahit bagi pengusaha, mengingat dampak ekonominya yang sangat besar.

“Pastinya sangat berdampak. Ini adalah kebijakan pahit bagi kami tapi mau tidak mau kami harus mendukung, harus menaati karena kalau tidak dilaksanakan, Indonesia bisa lumpuh. Sekarang situasinya sangat darurat dan harus dikendalikan dengan cara PPKM darurat,” kata Adik dikutip dari Antara, Sabtu (3/7/2021).

Ia mengatakan, beberapa kebijakan yang sangat berdampak, misalnya penutupan mal, pembatasan kapasitas pasar atau supermarket sebesar 50 persen, dan rumah makan atau restoran harus take away yang akan membuat penjualan menjadi terkendala.

Bahkan, kata dia, beberapa hotel mengaku banyak pengunjung atau tamu yang awalnya sudah pesan kamar, akhirnya membatalkan mereka karena adanya kebijakan PPKM darurat ini.

"Ditambah dengan aktivitas warga dibatasi hingga sore saja," kata Adik, yang merupakan pengusaha asal Kota Batu tersebut.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Butuh Stimulus

Namun, Adik optimistis pengusaha akan bisa melewatinya walaupun dengan susah payah.

"Harapan saya, tidak ada pemutusan hubungan kerja karena kebijakan PPKM darurat lebih longgar dibanding pada saat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di awal pandemi COVID-19. Langkah ini memang harus dilakukan agar penyebaran bisa dikendalikan,” katanya.

Untuk itu, tambah Adik, perlu adanya dukungan pemerintah bagi dunia usaha, misalkan pemberian stimulus, karena saat ini kondisinya memang tidak normal dan kinerja perusahaan juga tidak bisa maksimal.

Lanjutkan Membaca ↓