Ispikani Perlu Aktif dalam Perbaikan Tata Kelola Perikanan, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Profesi dan Pakar Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (Ispikani) Luky Adrianto mengatakan, Ispikani perlu terlibat aktif dalam perbaikan tata Kelola perikanan di Indonesia, termasuk kebijakan perikanan dan kelautan yang ada saat ini, salah satunya adalah soal perikanan terukur.

“Perikanan terukur harus melalui proses terukur dan implementasinya juga terukur. Perlu kehati-hatian dalam penetapan zonasi dan pelaksanaan perikanan terukur ini. Basis datanya harus kuat dan dilakukan dengan kajian stok yang benar,” ujarnya, Sabtu (27/11/2021).

Dalam pelaksanaan perikanan terukur dan penerapan zona bisnis ini sangat penting menerapkan keterkaitan sistem ekologi-sosial-ekonomi.

“Saya khawatir jika tidak diterapkan dengan penuh kehati-hatian, maka bisa dipastikan hanya akan menimbulkan masalah baru,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu dewan pakar Ispikani, Ari Purbayanto. Menurutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai wakil pemerintah wajib untuk segera memperbaiki data-data yang ada seperti data jumlah kapal,
jenis kapal, ukuran kapal dan beroperasi dimana saja serta teknologi dan inovasi.

“Persoalan data ini sangat penting dalam menjalankan, memanfaatkan perikanan terukur dengan menggunakan data-data tersebut. Sehingga data tersebut dapat digunakan dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Tentunya dengan menyoroti pentingnya menyiapkan SOP dan instrumen yang jelas bagi pelaku usaha perikanan,” tuturnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Merespons kebijakan ini, Ketua Umum Ispikani, Ichsan Firdaus mengatakan, kebijakan perikanan terukur ini sosialisasinya harus dijalankan dengan baik. Jangan sampai kebijakan strategis ini melahirkan pengelolaan perikanan yang ekslusif dan diterima dengan kurang baik oleh publik perikanan

Persoalan kebijakan perikanan ini, juga ditanggapi oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin yang hadir dalam penutupan Rakernis ini. Menurutnya permasalahan mendasar kelautan perikanan di Indonesia yaitu infrastruktur, inovasi, kelembagaan dan pembiayaan, SDM dan benih/bibit/pakan dan obat-obatan.

“Terkait dengan ragam permasalahan tersebut penting dipersiapkan infrastruktur dan data dengan baik,” pungkasnya.