Lestari Moerdijat: Pemerintah Harus Serius Atasi Hoaks Jelang Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menyatakan, ekskalasi penyebaran hoaks dalam kehidupan sosial masyarakat harus segera dicegah, demi keberlangsungan proses pembangunan nasional.

"Tak bisa dipungkiri menjelang tahun politik banyak informasi salah yang menggiring opini publik demi tujuan yang diinginkan kelompok tertentu," katanya pada diskusi daring 'Mengantisipasi Hoaks di Tahun Pemilu' yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (24/5/2023).

Menurut Lestari, indikasi maraknya informasi yang tidak benar atau hoaks jelang pemilu harus dihadapi dengan serius oleh para pemangku kebijakan dan masyarakat di negeri ini.

Apalagi, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, saat ini kemajuan teknologi informasi tidak dibarengi dengan literasi yang mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang terjadi.

Menjelang tahun pemilu, menurut Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, selalu menjadi ajang penyebaran propaganda dari kelompok tertentu demi kepentingan kelompoknya.

Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, propaganda merupakan fenomena yang sudah ada sejak masa lalu, bahkan pada Babad Tanah Jawa yang baru terjadi pembelokan sejarah.

Menjelang pemilu, tambah Rerie, penyebaran propaganda serupa juga terjadi dengan dukungan teknologi informasi yang lebih maju.

Rerie sangat berharap segenap anak bangsa mampu mengedepankan semangat memperkokoh persatuan dan kesatuan agar transisi demokrasi melalui pemilu di negeri ini bisa berjalan dengan suasana sejuk dan damai.

Direktur Jenderal Informasi & Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong berpendapat disinformasi politik menyebabkan menurunnya praktik demokrasi di Indonesia. Menjelang pemilu, disinformasi politik cenderung meningkat, seperti yang terjadi pada Pemilu 2019.

Untuk mengatasi hal itu, Usman mengungkapkan, pihaknya melakukan langkah-langkah preventif, korektif hingga represif.

"Perlu kolaborasi semua pihak untuk perang besar melawan hoaks politik sehingga kita bisa menjaga kualitas demokrasi kita," ujar Usman.

Pakar Komunikasi Politik dan Dosen Komunikasi Universitas Airlangga, Suko Widodo berpendapat hoaks saat ini tidak lagi diutarakan dengan kata-kata yang bisa ditengarai dengan jelas, tetapi kerap dengan kata-kata halus tetapi mendalam.

Suko mendorong agar pemerintah mengoptimalkan pemberantasan hoaks dengan cara-cara melibatkan masyarakat, terutama generasi muda.

Karena, menurut Suko, para pembuat hoaks itu terkoordinir. Sehingga tidak cukup dengan mengungkap fakta bahwa konten itu adalah hoaks, tetapi juga harus konsisten memproduksi konten-konten antihoaks.

"Kampanye besar-besaran untuk melawan hoaks secara masif harus dilakukan, sehingga masyarakat menjadi kritis terhadap setiap informasi yang diterimanya," ujar Suko.