Panglima TNI Yudo Margono Dukung Kemendagri Perkuat Pemerintahan Desa

Liputan6.com, Jakarta Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mendukung Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat pemerintahan desa. TNI akan melakukan pelatihan penguatan kepemimpinan (leadership) desa.

Panglima TNI menyebutkan, kemajuan desa merupakan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu membangun desa dari pinggiran.

"Sekarang tidak perlu lagi malu jadi orang desa," katanya dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kick-off Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), di Jakarta, Selasa (11/08/0/2023).

Rakornas ini diikuti kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. P3PD merupakan program kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia (World Bank).

Pada 2023 ini, lebih dari 33.000 desa akan diikutkan dalam program tersebut. Setiap desa akan mengirimkan perwakilan untuk dilatih.

Dalam paparannya, Panglima TNI menjelaskan, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengubah paradigma desa dari obyek menjadi subyek dan ujung tombak pembangunan. UU ini juga mewujudkan desentralisasi sampai ke tingkat desa untuk memupus kesenjangan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, diperlukan pemimpin desa yang kuat dan "merah putih", guna menjaga seluruh desa agar semakin maju namun tetap dalam kerangka NKRI.

Sebagian besar wilayah NKRI adalah pedesaan yang menyimpan potensi luar biasa untuk pertahanan negara. Pemerintahan desa memiliki otonomi untuk merencanakan dan mengarahkan program pembangunan desa. "Desa aman dan kuat, maka NKRI akan aman dan kuat pula," ujarnya.

Menurutnya, karakter pemimpin desa tidak boleh represif dan konservatif involutif. Sebaliknya, pemimpin desa harus inovatif profresif dan berwawsan kebangsaan, cinta tanah air, dan memiliki mindset pertahanan.

"TNI akan siap membantu jika ada program desa yang membutuhkan," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, desa merupakan sentra baru ekonomi di tengah tingginya laju urbanisasi. Dia mengajak masyarakat untuk berpikir bersama bagaimana memperkuat desa agar terjadi percepatan pembangunan dan mencegah terjadinya fenomena urbanisasi. Sebab program membangun dan memperkuat desa menjadi hal yang sangat vital untuk kepentingan bangsa ke depan.

“Desa harus menjadi sentra-sentra ekonomi yang baru, tidak hanya mengandalkan kota. Meskipun saat ini penduduk kota kita menurut data Dukcapil sudah mulai lebih banyak di kota daripada di desa, lebih kurang 51-52 persen di kota, tapi masih 40-an persen, 48-49 persen ada di desa. Itu kondisi sekarang,” katanya.