Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Kumpulan artikel Larangan Nyaleg Eks Koruptor

Dengan disahkannya PKPU itu, kini partai politik bertanggung jawab menghadirkan caleg yang bersih dari korupsi saat pemilu legislatif mendatang.
Menkumham, Yassona Laoly memberi sambutan saat seminar bertajuk "Indonesia and The Development of International Arbitration", Jakarta, Selasa (28/11). Seminar juga membahas persoalan dagang atau niaga oleh perusahaan global. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Alasan Kemenkumham Teken PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg
Komisioner KPU Hasyim Asyari
Ini Alat KPU untuk Deteksi Bakal Caleg Eks Koruptor
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari (Liputan6.com/Yunizafira)
KPU Ungkap Alasan Pemerintah Setuju Larangan Eks Koruptor Nyaleg
Pemohon pengajuan uji materi Pasal 222 UU No.7 Tahun 2017, Hadar Nafis Gumay menunjukkan berkas permohonan uji materi syarat ambang batas pencalonan presiden. di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (21/6). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Soal PKPU, Eks Komisioner KPU Minta Menteri Sejalan dengan Presiden
Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjadi narasumber diskusi panel Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia di Jakarta, Jumat (23/2). Diskusi membahas Pilkada Serentak dan Pemilu dengan tema Pemilih Berdaulat, Negara Kuat. (Liputan6.com/JohanTallo)
Pemerintah Resmi Teken PKPU yang Larang Eks Narapidana Korupsi Nyaleg
banner larangan eks koruptor jadi caleg (Liputan6.com/Triyasni)
Larangan Nyaleg Eks Koruptor
Kadis Pertanian Jawa Timur Bambang Heryanto dengan rompi tahanan meninggalkan Gedung KPK, Selasa (6/6). Bambang resmi ditahan terkait dugaan suap fungsi pengawasan penggunaan anggaran dan revisi Perda di provinsi Jawa Timur. (Liputan6.com/Helmi Afandi)
HEADLINE: Eks Koruptor Dilarang Jadi Caleg, Jaminan DPR Bakal Bersih?
Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria (tengah) memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI dengan Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU dan Bawaslu RI, di komplek parlemen, Jakarta, Kamis (20/3). (Liputan6.com/JohanTallo)
2 Solusi Komisi II DPR soal Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg
Ketua KPU Arief Budiman. (Liputan6.com/Hanz Jimenez Salim)
KPU Buka Pendaftaran Calon Legislatif 4-17 Juli 2018
Ketua KPU Arief Budiman. (Liputan6.com/Hanz Jimenez Salim)
KPU: Silakan Gugat Aturan Eks Napi Dilarang Nyaleg Jika Tak Setuju
Ketua KPU Arief Budiman (tengah) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/3). Rapat tersebut membahas Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur pelaksanaan Pemilu 2019. (Liputan6.com/JohanTallo)
Golkar Masih Tunggu PKPU Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg Disahkan
Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi memberi pemaparan mengenai Workshop Nasional DPRD F-PPP se-Indonesia di Jakarta, Jumat (11/5). Workshop akan digelar di Hotel Mercure Ancol pada 13-15 Mei 2018. (Liputan6.com/JohanTallo)
PKPU Larangan Eks Napi Nyaleg Langgar UU, DPR Pertimbangan Ajukan Angket
Ketua KPU Arief Budiman memberi penjelasan saat sosialisasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) di kantor KPU, Jakarta, Senin (7/5). Penerapan Silon ini juga diharapkan bisa membangun kepercayaan publik terhadap pemilu. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
KPU Resmi Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg Pemilu 2019
Menkumham Yasonna Laoly memberikan sambutan saat melakukan MoU dengan BNPT di gedung Kemenkumham, Jakarta, Kamis (31/5). (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Menkumham: Tak Diundangkan, Larangan Eks Koruptor Nyaleg Batal Demi Hukum
Warga memasukkan surat suara ke dalam kotak suara saat menggunakan hak pilih pada pemungutan suara Pilkada Depok di TPS Kampung Pilkada RW 03, Depok, Jawa Barat, Rabu (9/12). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)
KPU Ngotot Tetap Berlakukan Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg
Ketua KPU Arief Budiman (dua kiri) foto bersama Komisioner KPU Ilham Saputra (kiri), Hasyim Asyari (dua kanan), Pramono Ubaid (kanan) saat uji publik rancangan peraturan KPU terkait Pemilu 2019, Jakarta, Kamis (5/4). (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Jika Ditolak, KPU Sahkan Sendiri Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg
Warga memasukkan surat suara ke dalam kotak suara saat menggunakan hak pilih pada pemungutan suara Pilkada Depok di TPS Kampung Pilkada RW 03, Depok, Jawa Barat, Rabu (9/12). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)
Golkar Minta Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg Sebatas Imbauan
Ketua KPU Arief Budiman. (Liputan6.com/Yunizafira Putri Arifin Widjaja)
Cara KPU Aplikasikan Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg
Ilustrasi Korupsi (iStockPhoto)
Jalan Terjal KPU Terkait Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Wakil Rakyat
Ketua KPU Arief Budiman. (Liputan6.com/Yunizafira Putri Arifin Widjaja)
KPU: Peraturan Eks Napi Korupsi Dilarang Nyaleg Pasti Diundangkan
Menkumham Yasonna Laoly memberi sambutan dalam launching buku bela negara di LP Klas I Cipinang, Jakarta, Kamis (29/3). Menurut Yasonna, bela negara menjadi kewajiban seluruh warga negara Indonesia. (Liputan6.com/JohanTallo)
Eks Koruptor Dilarang Nyaleg, Yasonna: KPU Harus Gunakan Cara yang Benar
Menko Polhukam Wiranto
Wiranto Cari Jalan Tengah Terkait Polemik Eks Napi Koruptor Jadi Caleg
Ketua KPU Arief Budiman (tengah) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/3). Rapat tersebut membahas Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur pelaksanaan Pemilu 2019. (Liputan6.com/JohanTallo)
Fadli Zon Apresiasi Semangat KPU Melarang Mantan Napi Korupsi Nyaleg
Wakil Presiden, Jusuf Kalla bersiap membuka bedah buku Sofjan Wanandi dan Tujuh Presiden di Jakarta, Rabu (23/5). Dalam sambutannya, JK mengatakan, Sofjan Wanandi memiliki jaringan yang sangat luas dan dikenal baik. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
JK: KPU Punya Hak Buat Aturan Pemilu
Ketua KPU Arief Budiman (Liputan6.com/ Yunizafira Putri)
KPU Kirim Draft Aturan Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg ke Kemenkumham
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly usai mengunjungi SCTV Tower, Jakarta, Rabu (23/5). (Liputan6.com/JohanTallo)
Menteri Yasonna Isyaratkan Tak Teken Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg
Menkumham Yasonna Laoly memberikan sambutan saat melakukan MoU dengan BNPT di gedung Kemenkumham, Jakarta, Kamis (31/5). (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Menteri Yasonna Dilema Sikapi Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg
Ilustrasi Korupsi (iStockPhoto)
Golkar Siap Ikuti Aturan Eks Napi Koruptor Dilarang Jadi Caleg
Ketua KPU Arief Budiman (tengah) saat menggelar rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5). Rapat itu membahas pemasalahan terkait Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Sementara (DPT dan DPS) dalam Pilkada 2018.(Liputan6.com/JohanTallo)
Akbar Tandjung Sepakat Aturan KPU Larang Mantan Napi Korupsi Nyaleg
Wapres Jusuf Kalla. (Merdeka.com/Intan Umbari Prihatin)
Alasan JK Dukung KPU Larang Eks Napi Koruptor Jadi Caleg
Jokowi-JK dan Ketua MPR Zulkifli Hasan sebelum sidang tahunan MPR dimulai. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Jokowi-JK Beda Sikap soal Eks Napi Korupsi Nyaleg, Ini Tanggapan Demokrat
Ketua KPU Arief Budiman (Liputan6.com/ Yunizafira Putri)
Jokowi Sebut Eks Napi Korupsi Punya Hak Nyaleg, Ini Tanggapan KPU
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberi sambutan saat peluncuran buku "14 Tahun Perjalanan KPK" di Gedung KPK, Jakarta (23/5). Buku tersebut berisi kumpulan foto yang direkam oleh jurnalis foto dan juga humas KPK. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Ketua DPR Minta Komisioner KPU Baca Ulang Sumpah Jabatan
Romi terpilih sebagai ketua umum dalam Muktamar PPP di Surabaya. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)
Larang Eks Koruptor Jadi Caleg, KPU Diminta Siap Hadapi Gugatan
Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar didampingi Ketua F-PKB MPR Jazilul Fawaid dan Plt Ketua F-PKB DPR Cucun Syamsurizal memberi keterangan pers usai menghadiri Parlemen Santri Angkatan IV F-PKB MPR RI, Jakarta, Kamis (19/4). (Liputan6.com/Johan Tallo)
Cak Imin Nilai Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg Rawan Digugat
Perwakilan Perludem, Titi Anggraini (kanan) saat diskusi bersama KawalPilkada dan Bawaslu DKI Jakarta tentang penanganan data penghitungan suara Pilgub DKI Jakarta di kantor LBH, Jumat (3/3). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Perludem: Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg Upaya Hapus Diskriminasi
Presiden Jokowi (Merdeka.com/Titin Supriyatin)
Soal Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg, Ini Saran Jokowi ke KPU
Ketua KPK Agus Rahardjo memberi sambutan saat peluncuran buku "14 Tahun Perjalanan KPK" di Gedung KPK, Jakarta (23/5). Buku tersebut merangkum foto perjalanan pemberatasan korupsi di Indonesia. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Alasan Ketua KPK Dukung Larangan Eks Napi Korupsi Nyaleg
Ketua DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet memberi sambutan dalam peluncuran buku Komunikasi Politik Jokowi di Jakarta, Jumat (9/3). Buku tersebut mengupas bahasa komunikasi politik Presiden Jokowi. (Liputan6.com/JohanTallo)
Bamsoet Minta KPU Evaluasi Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg
Ketua KPU Arief Budiman (tengah) memberikan keterangan saat rapat Penyampaian Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kab/Kota Pemilu 2019 di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Rabu (18/4). (Liputan6.com/JohanTallo)
Larangan Nyaleg Eks Napi Korupsi, KPU Dinilai Rampas Hak Warga Negara
Wapres Jusuf Kalla atau JK ditemani Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat menghadiri Rakernas Partai Golkar di Jakarta, Kamis (22/3). JK meminta kader berjuang hadapi Pilkada Serentak 2018 serta Pilpres dan Pileg 2019. (Liputan6.com/JohanTallo)
JK Sepakat KPU Larang Eks Napi Korupsi Maju Caleg, Ini Alasannya
Ketua KPU Arief Budiman (tengah) saat menggelar rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5). Rapat itu membahas pemasalahan terkait Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Sementara (DPT dan DPS) dalam Pilkada 2018.(Liputan6.com/JohanTallo)
KPU: Penolakan DPR Soal Larangan Mantan Napi Korupsi Bersifat Politis
Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjadi narasumber diskusi panel Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia di Jakarta, Jumat (23/2). Diskusi membahas Pilkada Serentak dan Pemilu dengan tema Pemilih Berdaulat, Negara Kuat. (Liputan6.com/JohanTallo)
KPU Soal Eks Napi Korupsi: Lebih Baik Kalah di Mahkamah Agung
Ketua KPU Arief Budiman (kiri) saat menggelar rapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5). Rapat tersebut membahas terkait Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Sementara dalam Pilkada 2018. (Liputan6.com/JohanTallo)
Meski Ditentang, KPU Tetap Buat Aturan Larangan Mantan Napi Jadi Caleg
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi. (Liputan6.com/Yunizafira)
KPU Segera Sosialisasi Aturan Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg
Ketua KPK Agus Rahardjo memberi keterangan terkait korupsi pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung, Jakarta, Jumat (20/4). Dalam pembangunan RTH tersebut terindikasi adanya mark up harga. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)
Ketua KPK Setuju Larangan Napi Korupsi Jadi Caleg, Siap Bantu KPU
Abraham Samad tiba di Kantor DPP PKS (Liputan6.com/M Radityo)
Abraham Samad Dorong Parpol Larang Eks Napi Korupsi Ikut Nyaleg
Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno (kiri) dan Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi (kanan) mengunjungi pelayanan penukaran uang di Monas, Jakarta, Rabu (23/5). Hal ini upaya BI untuk memenuhi kebutuhan uang pecahan jelang Idul Fitri. (Liputan6.com/Arya Manggala)
Sandiaga Uno Dukung Larangan Eks Napi Korupsi Maju Caleg
Ketua KPU Arief Budiman (tengah) saat menggelar rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5). Rapat itu membahas pemasalahan terkait Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Sementara (DPT dan DPS) dalam Pilkada 2018.(Liputan6.com/JohanTallo)
KPU Segera Tetapkan Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg
Ketua KPU Arief Budiman (Liputan6.com/ Yunizafira Putri)
KPU Tetap Bakal Larang Eks Napi Korupsi Maju di Pileg 2019
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tantowi. (Liputan6.com/Ika Defianti)
Meski Dikeroyok, KPU Ngotot Larang Eks Napi Korupsi Jadi Caleg
Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu). (Liputan6.com/Ady Anugrahadi)
Banwaslu Tak Setuju Pembatasan Hak Mantan Napi Korupsi, Ini Alasannya
Mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto
Dukung KPU, Mantan Pimpinan KPK: Jangan Pilih Penjahat Menjadi Pejabat 
Mendagri Tjahjo Kumolo bersiap meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, Senin (26/2). Tjahjo mengaku kedatangannya memenuhi undangan pimpinan KPK. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Soal Larangan Koruptor Nyaleg, Mendagri Akan Koordinasi dengan DPR
Menkumham Yasonna Laoly memberi sambutan dalam launching buku bela negara di LP Klas I Cipinang, Jakarta, Kamis (29/3). Program bela negara resmi diterapkan kepada seluruh warga binaan di LP seluruh Indonesia. (Liputan6.com/JohanTallo)
Menkumham: Tak Tepat KPU Larang Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg
Ilustrasi Korupsi (iStockPhoto)
KPU: DPR Tolak Aturan Mantan Napi Korupsi jadi Caleg
Loading