Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Kumpulan artikel RUU Penyiaran

Dewan Pers menyatakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak semestinya menjadi pihak yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran.
Diskusi bertajuk 'RUU Penyiaran: Langkah Mundur dalam Ekosistem Siber di Indonesia’ yang digelar AMSI di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024). (Foto: Liputan6.com/Nanda Perdana).
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik
Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) DKI Jakarta menggelar diskusi bertajuk "RUU Penyiaran: Langkah Mundur dalam Ekosistem Siber di Indonesia" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024). (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)
RUU Penyiaran di Mata Media Siber Indonesia
IJTI Korda Surabaya melakukan aksi jalan mundur menuju Taman Apsari atau depan Gedung Negara Grahadi, sebagai bentuk penolakan Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran. (Dian Kurniawan/Liputan6.com)
Tolak Pasal Bermasalah RUU Penyiaran, IJTI Surabaya Aksi Jalan Mundur di Gedung Grahadi
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin (Istimewa)
Polemik Revisi UU Penyiaran, Wapres Ingatkan Kebebasan Pers Tidak Boleh Terganggu
Jurnalis menggelar demonstrasi menolak RUU Penyiaran di depan Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa, 28 Mei 2024. (Dikdik Ripaldi/Liputan6.com)
Jalan Mundur Kebebasan Pers, Jurnalis di Bandung Gelar Aksi Tolak RUU Penyiaran di DPRD Jabar
Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat dan Pers (Kompres) menggelar aksi damai menolak revisi Rancangan Undang-undang (RUU) penyiaran di Surabaya. (Dian Kurniawan/Liputan6.com)
Tolak RUU Penyiaran, Koalisi Masyarakat dan Pers di Surabaya Bawa 6 Tuntutan
Tolak RUU Penyiaran Eleman Gabungan Organisasi Media di Pulau Dewata Geruduk DPRD Bali (Dewi Divianta/Liputan6.com)
Tolak RUU Penyiaran, Puluhan Wartawan Geruduk Kantor DPRD Bali
Sejumlah organisasi pers bersama para jurnalis menggelar aksi unjuk rasa, menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. (Liputan6.com/ Ajang Nurdin)
Jurnalis Se-Batam Gelar Unjuk Rasa Tolak RUU Penyiaran
Ilustrasi PERS, media, jurnalis. (Photo by engin akyurt on Unsplash)
Revisi UU Penyiaran Harus Ditolak, Indonesia Tidak Boleh Mundur ke Zaman Kegelapan
Aksi unjuk rasa Koalisi Jurnalis di Gorontalo menolak RUU Penyiaran (Arfandi Ibrahim/Liputan6.com)
Keranda Mayat Jadi Simbol Penolakan RUU Penyiaran Jurnalis di Gorontalo
Ketua DPP PDIP Puan Maharani membacakan sejumlah poin rekomendasi hasil Rakernas V PDIP. (Foto: Tim Humas PDIP)
Singgung Revisi UU MK dan UU Penyiaran, Rakernas V PDIP Tolak Hukum Jadi Alat Kekuasaan
Menkominfo Budi Arie Setiadi. Liputan6.com/Agustin Setyo Wardani
Menkominfo Akui Belum Terima Draf Resmi Revisi UU Penyiaran
Legislator Partai NasDem Muhammad Farhan (Alma Fikhasari/Merdeka.com)
Soal RUU Penyiaran, Anggota Fraksi NasDem Minta Masyarakat Proaktif Beri Masukan
Jurnalis di Medan unjuk rasa RUU Penyiaran. Salah satu pasal yang terdapat di RUU Penyiaran sebagai pembungkaman karya jurnalistik investigasi
Jurnalis di Medan Tolak RUU Penyiaran, Ada Pasal Pembungkaman Karya Jurnalistik Investigasi
Puluhan jurnalis jember melakukan aksi damai menolah revisi RUU Penyiaran di depan Gedung DPRD setempat (Istimewa)
Ramai-Ramai Jurnalis di Jatim Menolak Revisi RUU Penyiaran, Dinilai Bisa Ancam Kebebasan Pers
Ketua Umum PP Pemuda Katolik Stefanus Gusma (Istimewa)
Soroti Draft RUU Penyiaran, Pemuda Katolik: Penyusunannya Mesti Partisipatif dan Deliberatif
Politikus PDIP yang juga mantan kepala daerah diantaranya Abdullah Azwar Anas, Djarot Saiful Hidayat, dan Tri Rismaharini. (Foto:Dokumentasi PDIP).
PDIP Tolak Larangan Jurnalisme Investigasi dalam RUU Penyiaran
Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk Freidrich Paulus, dan Rachmat Gobel saat memimpin jalannya Rapat Paripurna DPR RI ke-11 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (16/1/2024). Rapat perdana di tahun 2024 setelah masa reses ini beragendakan Pidato Ketua DPR RI pada Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023–2024. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
5 Respons Pro Kontra Mulai Dewan Pers, Mahfud Md, hingga Komisi I DPR RI soal RUU Penyiaran
Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar didampingi Ketua F-PKB MPR Jazilul Fawaid dan Plt Ketua F-PKB DPR Cucun Syamsurizal memberi keterangan pers usai menghadiri Parlemen Santri Angkatan IV F-PKB MPR RI, Jakarta, Kamis (19/4). (Liputan6.com/Johan Tallo)
Kata Gus Imin Soal RUU Penyiaran: Harus Tampung Aspirasi Masyarakat dan Insan Media
sponsored
Cawapres nomor urut 01, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat menggelar konferensi pers di Kantor DPP PKB Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024). (Liputan6.com/Lizsa Egeham)
Cak Imin soal RUU Penyiaran: Melarang Investigasi Artinya Mengebiri Kapasitas Premium Pers
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga Mahfud MD. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra).
Mahfud Md Soroti RUU Penyiaran: Itu Sangat Keblinger, Masa Media Tidak Boleh Investigasi
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (tengah) di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/2/2023). (Liputan6.com/ Lizsa Egeham)
Dewan Pers Tolak RUU Penyiaran, Ini Alasannya
Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono (Istimewa)
Komisi I DPR Tampung Masukan Terkait Kontroversi Draf RUU Penyiaran
Menko Polhukam Wiranto (tengah) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) bersiap memberi keterangan usai rapat di Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (6/10). (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Wiranto Minta UU Penyiaran Segera Direvisi karena Usang
Revisi UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sedang digodok di DPR. (Liputan 6 SCTV)
DPR Pastikan RUU Penyiaran Jadi RUU Inisiatif pada Masa Sidang Ini
Menkominfo Rudiantara (kanan) bersama Ketua KPI Pusat, Judhariksawan saat mengikuti Rapat Intern Panja RUU tentang Penyiaran dengan Komisi I DPR, Jakarta, Kamis (3/3). Rapat membahas Penyusunan/Perumusan RUU tentang Penyiaran. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Kebut Penuntasan RUU Penyiaran, DPR Segera Panggil Menkominfo
Ketua DPR Bambang Soesatyo memberi sambutan pada peresmian klinik Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) elektronik di Kompleks Parlemen, Senin (12/2). Klinik itu guna mempermudah anggota dewan melaporkan harta kekayaan. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Polemik RUU Penyiaran, DPR dan Pemerintah Sepakati Sistem Hybrid
Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo (Liputan6.com/Johan Tallo)
Tak Kunjung Dibahas, Pengesahan RUU Penyiaran Terancam Mundur
Ini Alasan Agus Hermanto Ingin Paripurnakan RUU Penyiaran
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menyatakan perkembangan teknologi tak bisa dibendung.
Baleg: RUU Penyiaran Dipaksa ke Paripurna Bisa Langgar Aturan
Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo (Liputan6.com/Johan Tallo)
Baleg DPR: RUU Penyiaran Masih Belum Temukan Titik Temu
Diskusi RUU Penyiaran di Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang, Serpong, Senin (6/11/2017). (Liputan6.com/M.Radityo)
KPI Tawarkan Jalan Tengah Hadapi Single Mux dan Multi Mux
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menyatakan perkembangan teknologi tak bisa dibendung.
Baleg DPR Tawarkan Sistem Hybrid Multiplexing dalam RUU Penyiaran
Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo (Liputan6.com/Johan Tallo)
DPR Belum Juga Tuntaskan RUU Penyiaran
Diskusi RUU Penyiaran. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)
Baleg DPR: Sistem Single Mux Penyiaran Ancam Demokrasi
Komisioner KPI, Agung Suprio (kiri). (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)
KPI: Pengelolaan Mux Penyiaran Harus Berkeadilan
Foto Yuliandre Darwis ketua KPI Pusat (Liputan6.com/Herman zakharia)
Ketua KPI: Jangan Sampai RUU Penyiaran Salah Langkah
Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo menuturkan revisi UU Larangan Praktik Monopoli, Nomor 5 Tahun 1999 merupakan sebuah kebutuhan.
Ketua Baleg Paparkan Munculnya Sistem Hybrid di RUU Penyiaran
Kamilov Sagala Ketua Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII). Liputan6.com/Triyasni
Single Mux, Jalan Pintas Melemahkan Industri Pertelevisian di RI
Benarkah Rokok Mild Lebih Aman?
Ikuti Putusan MK, Baleg DPR Setuju Tayangan Iklan Rokok
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menyatakan perkembangan teknologi tak bisa dibendung.
Baleg: Sistem Hybrid, Kemungkinan Diterapkan di Indonesia
Dosen Pascasarjana Univ Pelita Harapan Dr. Emrus (kanan) memberi penjelasan saat diskusi publik di kantor staff presiden, Jakarta, Kamis (7/9). Dalam diskusi publik tersebut membahas Bhineka Tunggal Ika Penghuni 'rumah' NKRI. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Pengamat Tak Setuju Penerapan Single Mux di RUU Penyiaran 2017
Ketua ATVSI Ishadi S. K. (tengah) menunjukan Naskah Akademik dan RUU Penyiaran Usulan ATVSI saat World Press Freedom Day di JCC (4/5). Dalam keteranganya ATVSI menanggapi revisi UU No.32 Tahun 2002. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
ATVSI: Penerapan Single Mux Tak Sesuai Demokratisasi Penyiaran
Dr. Emrus Corner memberikan paparan saat diskusi hasil survei Emrus Corner di Jakarta, Minggu (13/3/2016). Dari 400 responden yang diteliti, sebanyak 46,25 persen responden perempuan akan memilih Ahok. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Negara Perlu Beri Otonomi Swasta Kelola Frekuensi Penyiaran
Ilustrasi memilih situs TV Online (Via: salamunpicassa.blogspot.com)
5 Hal yang Belum Disepakati dalam Pembahasan RUU Penyiaran
Anggota Pengamanan Dalam (Pamdal) mengecek Ruang Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (13/9). Rapat paripurna yang salah satunya membahas RUU Terorisme itu hanya dihadiri 287 anggota DPR. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Dari Baleg, RUU Penyiaran Segera Dibawa ke Paripurna
Revisi UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sedang digodok di DPR. (Liputan 6 SCTV)
Kominfo Ingin RUU Penyiaran Segera Rampung
Ketua ATVSI Ishadi S. K. (tengah) menunjukan Naskah Akademik dan RUU Penyiaran Usulan ATVSI didampingi Sekjen ASTVI Neil R. Tobing (kiri) dan Suryopratomo saat memberikan keterangan dalam World Press Freedom Day di JCC (4/5). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Polemik Konsep Single Mux dalam RUU Penyiaran
Opini Ishadi SK (Liputan6.com/Triyasni)
Menatap RUU Penyiaran yang Baru, Harapan atau Ketidakpastian?
Penetapan RTRI sebagai satu-satunya penyelenggara multipleksing digital merupakan langkah mundur di era demokratisasi penyiaran. (Liputan6.com/Switzy Sabandar).
Monopoli RTRI, Sebuah Langkah Kemunduran Industri Penyiaran
Sekjen ATVSI Suryopratomo (Liputan 6 SCTV)
VIDEO: ATVSI Usulkan 3 Isu Penting dalam Revisi UU Penyiaran
Revisi UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sedang digodok di DPR. (Liputan 6 SCTV)
Segmen 4: Polemik RUU Penyiaran hingga Pembukaan Gerai OSHOP
Ketua ATVSI Ishadi S. K. memberi keterangan kepada awak media saat World Press Freedom Day di JCC (4/5). Pihak ATVSI mengusulkan beberapa isu penting kepada pemerintah dan DPR terkait perubahan UU penyiaran tersebut. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
ATVSI Ajukan 7 Poin Penting dalam RUU Penyiaran
Foto Yuliandre Darwis ketua KPI Pusat (Liputan6.com/Herman zakharia)
Harapan KPI Terkait RUU Penyiaran
Loading