Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

RUU Penyiaran

Dewan Pers menyatakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak semestinya menjadi pihak yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran.
Foto
Video
Tampilkan foto dan video
Diskusi bertajuk 'RUU Penyiaran: Langkah Mundur dalam Ekosistem Siber di Indonesia’ yang digelar AMSI di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024). (Foto: Liputan6.com/Nanda Perdana).
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik
Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) DKI Jakarta menggelar diskusi bertajuk "RUU Penyiaran: Langkah Mundur dalam Ekosistem Siber di Indonesia" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024). (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)
RUU Penyiaran di Mata Media Siber Indonesia
Penolakan revisi undang-undang atau RUU Penyiaran terus disuarakan di sejumlah daerah. Jurnalis hingga media kampus menggelar demo menolak RUU Penyiaran.01:15
VIDEO: Terus Disuarakan, Pers Mahasiswa hingga Jurnalis Gelar Demo Menolak RUU Penyiaran
Putar Video01:15
IJTI Korda Surabaya melakukan aksi jalan mundur menuju Taman Apsari atau depan Gedung Negara Grahadi, sebagai bentuk penolakan Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran. (Dian Kurniawan/Liputan6.com)
Tolak Pasal Bermasalah RUU Penyiaran, IJTI Surabaya Aksi Jalan Mundur di Gedung Grahadi
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin (Istimewa)
Polemik Revisi UU Penyiaran, Wapres Ingatkan Kebebasan Pers Tidak Boleh Terganggu
Proses revisi UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menuai protes dari kalangan masyarakat sipil. Pasalnya penyusunan draf RUU Penyiaran dinilai banyak kalangan tidak melibatkan pemangku kepentingan dan substansinya bermasalah. Ironisnya, terdapat ma...16:09
Mengapa RUU Penyiaran Menjadi Kontroversial?
Putar Video16:09
Jurnalis menggelar demonstrasi menolak RUU Penyiaran di depan Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa, 28 Mei 2024. (Dikdik Ripaldi/Liputan6.com)
Jalan Mundur Kebebasan Pers, Jurnalis di Bandung Gelar Aksi Tolak RUU Penyiaran di DPRD Jabar
Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat dan Pers (Kompres) menggelar aksi damai menolak revisi Rancangan Undang-undang (RUU) penyiaran di Surabaya. (Dian Kurniawan/Liputan6.com)
Tolak RUU Penyiaran, Koalisi Masyarakat dan Pers di Surabaya Bawa 6 Tuntutan
Tolak RUU Penyiaran Eleman Gabungan Organisasi Media di Pulau Dewata Geruduk DPRD Bali (Dewi Divianta/Liputan6.com)
Tolak RUU Penyiaran, Puluhan Wartawan Geruduk Kantor DPRD Bali
Sejumlah organisasi pers bersama para jurnalis menggelar aksi unjuk rasa, menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. (Liputan6.com/ Ajang Nurdin)
Jurnalis Se-Batam Gelar Unjuk Rasa Tolak RUU Penyiaran
Ilustrasi PERS, media, jurnalis. (Photo by engin akyurt on Unsplash)
Revisi UU Penyiaran Harus Ditolak, Indonesia Tidak Boleh Mundur ke Zaman Kegelapan
Aksi unjuk rasa Koalisi Jurnalis di Gorontalo menolak RUU Penyiaran (Arfandi Ibrahim/Liputan6.com)
Keranda Mayat Jadi Simbol Penolakan RUU Penyiaran Jurnalis di Gorontalo
Ketua DPP PDIP Puan Maharani membacakan sejumlah poin rekomendasi hasil Rakernas V PDIP. (Foto: Tim Humas PDIP)
Singgung Revisi UU MK dan UU Penyiaran, Rakernas V PDIP Tolak Hukum Jadi Alat Kekuasaan
Menkominfo Budi Arie Setiadi. Liputan6.com/Agustin Setyo Wardani
Menkominfo Akui Belum Terima Draf Resmi Revisi UU Penyiaran
Legislator Partai NasDem Muhammad Farhan (Alma Fikhasari/Merdeka.com)
Soal RUU Penyiaran, Anggota Fraksi NasDem Minta Masyarakat Proaktif Beri Masukan
Jurnalis di Medan unjuk rasa RUU Penyiaran. Salah satu pasal yang terdapat di RUU Penyiaran sebagai pembungkaman karya jurnalistik investigasi
Jurnalis di Medan Tolak RUU Penyiaran, Ada Pasal Pembungkaman Karya Jurnalistik Investigasi
Puluhan jurnalis jember melakukan aksi damai menolah revisi RUU Penyiaran di depan Gedung DPRD setempat (Istimewa)
Ramai-Ramai Jurnalis di Jatim Menolak Revisi RUU Penyiaran, Dinilai Bisa Ancam Kebebasan Pers
Ketua Umum PP Pemuda Katolik Stefanus Gusma (Istimewa)
Soroti Draft RUU Penyiaran, Pemuda Katolik: Penyusunannya Mesti Partisipatif dan Deliberatif
Politikus PDIP yang juga mantan kepala daerah diantaranya Abdullah Azwar Anas, Djarot Saiful Hidayat, dan Tri Rismaharini. (Foto:Dokumentasi PDIP).
PDIP Tolak Larangan Jurnalisme Investigasi dalam RUU Penyiaran
Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk Freidrich Paulus, dan Rachmat Gobel saat memimpin jalannya Rapat Paripurna DPR RI ke-11 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (16/1/2024). Rapat perdana di tahun 2024 setelah masa reses ini beragendakan Pidato Ketua DPR RI pada Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023–2024. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
5 Respons Pro Kontra Mulai Dewan Pers, Mahfud Md, hingga Komisi I DPR RI soal RUU Penyiaran
Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar didampingi Ketua F-PKB MPR Jazilul Fawaid dan Plt Ketua F-PKB DPR Cucun Syamsurizal memberi keterangan pers usai menghadiri Parlemen Santri Angkatan IV F-PKB MPR RI, Jakarta, Kamis (19/4). (Liputan6.com/Johan Tallo)
Kata Gus Imin Soal RUU Penyiaran: Harus Tampung Aspirasi Masyarakat dan Insan Media
sponsored
Cawapres nomor urut 01, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat menggelar konferensi pers di Kantor DPP PKB Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024). (Liputan6.com/Lizsa Egeham)
Cak Imin soal RUU Penyiaran: Melarang Investigasi Artinya Mengebiri Kapasitas Premium Pers
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga Mahfud MD. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra).
Mahfud Md Soroti RUU Penyiaran: Itu Sangat Keblinger, Masa Media Tidak Boleh Investigasi
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (tengah) di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/2/2023). (Liputan6.com/ Lizsa Egeham)
Dewan Pers Tolak RUU Penyiaran, Ini Alasannya
Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono (Istimewa)
Komisi I DPR Tampung Masukan Terkait Kontroversi Draf RUU Penyiaran
Menko Polhukam Wiranto (tengah) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) bersiap memberi keterangan usai rapat di Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (6/10). (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Wiranto Minta UU Penyiaran Segera Direvisi karena Usang
Revisi UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sedang digodok di DPR. (Liputan 6 SCTV)
DPR Pastikan RUU Penyiaran Jadi RUU Inisiatif pada Masa Sidang Ini
Menkominfo Rudiantara (kanan) bersama Ketua KPI Pusat, Judhariksawan saat mengikuti Rapat Intern Panja RUU tentang Penyiaran dengan Komisi I DPR, Jakarta, Kamis (3/3). Rapat membahas Penyusunan/Perumusan RUU tentang Penyiaran. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Kebut Penuntasan RUU Penyiaran, DPR Segera Panggil Menkominfo
Ketua DPR Bambang Soesatyo memberi sambutan pada peresmian klinik Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) elektronik di Kompleks Parlemen, Senin (12/2). Klinik itu guna mempermudah anggota dewan melaporkan harta kekayaan. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Polemik RUU Penyiaran, DPR dan Pemerintah Sepakati Sistem Hybrid
Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo (Liputan6.com/Johan Tallo)
Tak Kunjung Dibahas, Pengesahan RUU Penyiaran Terancam Mundur
Ini Alasan Agus Hermanto Ingin Paripurnakan RUU Penyiaran
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menyatakan perkembangan teknologi tak bisa dibendung.
Baleg: RUU Penyiaran Dipaksa ke Paripurna Bisa Langgar Aturan
Firman Subagyo juga mempertanyakan kenapa DPR seperti memaksakan RUU Penyiaran yang sedang di sinkronisasi di Baleg tanpa ikuti prosedur.01:57
Baleg Minta DPR Tak Paksakan Pengesahan RUU Penyiaran
Putar Video01:57
"Sampai hari ini panitia kerja belum membahas lagi terhadap RUU Penyiaran," kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Subagyo.01:18
Badan Legislasi DPR Bantah Telah Setujui RUU Penyiaran
Putar Video01:18
Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo (Liputan6.com/Johan Tallo)
Baleg DPR: RUU Penyiaran Masih Belum Temukan Titik Temu
Jika sistem Single Mux yang diterapkan pemerintah harus memikirkan sejauh mana infrastruktur dan sumber daya manusianya mampu mendukung.01:11
Ketua KPI Berharap Penerapan Single Mux dan Multi Mux Dapat Diambil Secara Tepat
Putar Video01:11
Hingga kini, RUU penyiaran masih dibahas di DPR dan masih menimbulan perdebatan.01:35
ATVSI dan KPI Gelar Pertemuan Bahas RUU Penyiaran
Putar Video01:35
Diskusi RUU Penyiaran di Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang, Serpong, Senin (6/11/2017). (Liputan6.com/M.Radityo)
KPI Tawarkan Jalan Tengah Hadapi Single Mux dan Multi Mux
Sementara Kekhawatiran utama sistem single mux berpotensi monopoli penyiaran yang akan berdampak pada melambatnya industri televisi.01:04
Penerapan Single Mux Dinilai Bisa Sebabkan PHK Besar-Besaran
Putar Video01:04
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menyatakan perkembangan teknologi tak bisa dibendung.
Baleg DPR Tawarkan Sistem Hybrid Multiplexing dalam RUU Penyiaran
Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo (Liputan6.com/Johan Tallo)
DPR Belum Juga Tuntaskan RUU Penyiaran
Polemik terus bergulir dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran.01:56
ATVSI Temui Dewan Pers Bahas Polemik RUU Penyiaran
Putar Video01:56
Baik ATVSI maupun Dewan Pers akan segera melakukan pembahasan dan kajian bersama Komisi I DPR dan Baleg terkait sejumlah keluhan dan usulan02:41
ATVSI Usulkan Model Penerapan Penyiaraan di Indonesia ke Dewan Pers
Putar Video02:41
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyiaran hingga kini masih terus berlanjut di DPR.01:33
Penerapan Single Mux Dikhawatirkan Berpotensi Monopoli Penyiaran
Putar Video01:33
Judha Riksawan menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran sulit diterapkan di Tanah Air.01:15
Mantan Ketua KPI: Sistem Single Mux Akan Batasi Kebebasan Pers
Putar Video01:15
Diskusi RUU Penyiaran. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)
Baleg DPR: Sistem Single Mux Penyiaran Ancam Demokrasi
Komisioner KPI, Agung Suprio (kiri). (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)
KPI: Pengelolaan Mux Penyiaran Harus Berkeadilan
Dalam sistem single mux, radio televisi Republik Indonesia menjadi satu-satunya penyelenggaran penyiaran multi-pleksing digital.01:29
Wacana Single Mux dalam RUU Penyiaran Dinilai Merugikan Publik
Putar Video01:29
Konten berita pun dikhawatirkan akan terkekang karena pemerintah berkuasa penuh untuk melakukan monopoli melalui TVRI.01:25
Ketua LPPMII: Penerapan Single Mux Merugikan Masyarakat
Putar Video01:25
Menurut pengamat politik dan komunikasi Emrus Sihombing konsep single mux rentan terhadap monopoli frekuensi oleh pemerintah02:35
Penerapan Konsep Single Mux dalam RUU Penyiaran Masih Jadi Perdebatan di DPR
Putar Video02:35
Tim Ahli Dewan Pers Leo Batubara menyatakan konsep multi mux operator masih menjadi pilihan terbaik.01:16
Tim Ahli Dewan Pers: Konsep Multi Mux Pilihan Terbaik
Putar Video01:16
Foto Yuliandre Darwis ketua KPI Pusat (Liputan6.com/Herman zakharia)
Ketua KPI: Jangan Sampai RUU Penyiaran Salah Langkah
DPR belum memutuskan nasib dunia penyiaran swasta menyusul belum adanya keputusan mengenai penggunaan single mux atau multi mux.00:51
6 Fraksi di DPR Dukung Multi Mux dalam RUU Penyiaran
Putar Video00:51
Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo menuturkan revisi UU Larangan Praktik Monopoli, Nomor 5 Tahun 1999 merupakan sebuah kebutuhan.
Ketua Baleg Paparkan Munculnya Sistem Hybrid di RUU Penyiaran
Kamilov Sagala Ketua Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII). Liputan6.com/Triyasni
Single Mux, Jalan Pintas Melemahkan Industri Pertelevisian di RI
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Komisi I DPR RI menggelar pembahasan harmonisasi Rancangan Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran.01:31
Rapat Pembahasan RUU Penyiaran Berjalan Alot
Putar Video01:31
Benarkah Rokok Mild Lebih Aman?
Ikuti Putusan MK, Baleg DPR Setuju Tayangan Iklan Rokok
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menyatakan perkembangan teknologi tak bisa dibendung.
Baleg: Sistem Hybrid, Kemungkinan Diterapkan di Indonesia
Dosen Pascasarjana Univ Pelita Harapan Dr. Emrus (kanan) memberi penjelasan saat diskusi publik di kantor staff presiden, Jakarta, Kamis (7/9). Dalam diskusi publik tersebut membahas Bhineka Tunggal Ika Penghuni 'rumah' NKRI. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Pengamat Tak Setuju Penerapan Single Mux di RUU Penyiaran 2017
Ketua ATVSI Ishadi S. K. (tengah) menunjukan Naskah Akademik dan RUU Penyiaran Usulan ATVSI saat World Press Freedom Day di JCC (4/5). Dalam keteranganya ATVSI menanggapi revisi UU No.32 Tahun 2002. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
ATVSI: Penerapan Single Mux Tak Sesuai Demokratisasi Penyiaran
Loading

TRENDING

Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono (kanan) (humas.polri.go.id)
berita pilihan

Kabag Ops AKP Dadang Iskandar Tembak Mati Kasat Reskrim Solok Selatan di Parkiran Polres

AKP Dadang Iskandar Ngamuk saat Serahkan Diri01:20
berita pilihan

VIDEO: AKP Dadang Iskandar Ngamuk saat Serahkan Diri

Putar Video01:20
Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono (kanan) (humas.polri.go.id)
berita pilihan

Polisi Tembak Polisi, Kapolda Sumbar: Ada Pro Kontra Saat Usut Kasus Tambang Sirtu

Anggota Komisi III DPR RI F-PKS, Nasir Jamil memberikan pendapat pada diskusi bersama pimpinan KPK yang baru Saut Situmorang di Jakarta, Sabtu (19/12). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
berita pilihan

Polisi Tembak Polisi di Solok, Nasir Jamil DPR: Patut Diduga karena Berebut Cuan

Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono. (Foto: padangpariaman.sumbar.polri.go.id)
berita pilihan

Kapolda Sumbar: Kabag Ops Tembak Mati Kasat Reskrim Solok Selatan dari Jarak Dekat

Jenazah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ryanto dibawa ke kampung halamannya di Makassar. (Liputan6.com/ Novia Harlina)
berita pilihan

Kronologi Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan Sumbar

Berita Terbaru