Menaker: Akun Medsos Bisa Jadi Syarat untuk Lamar Kerja

Liputan6.com, Jakarta - Media sosial kini jadi ruang untuk membagikan segala macam informasi kepada khalayak, termasuk pendapat, pandangan politik, bahkan curahan hati pribadi.

Namun, pemilik media sosial perlu bijaksana dalam membagikan konten apapun di akun mereka.

Pasalnya, menurut Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, akun media sosial ke depannya bisa saja jadi pertimbangan untuk melamar kerja di perusahaan, baik milik pemerintah atau asing.

"Ke depan, (pengecekan) akun medsos akan menjadi tren bagi perusahaan saat akan menerima karyawan, sehingga kalau medsos kita tidak benar, itu bisa menganggu perjalanan karier kita," tutur Hanif saat menyampaikan sambutan dalam kunjungan kerjanya ke pabrik PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sebagaimana dikutip Tekno Liputan6.com dari Antara, Minggu (24/3/2019).

Untuk itu, Hanif mengimbau agar masyarakat, terutama generasi muda berhati-hati dan bijak dalam menggunakan akun media sosialnya. Menurut Hanif, akun medsos kini jadi cerminan jati diri seseorang.

Dia mencontohkan, ketika ada seorang pelamar kerja di suatu perusahaan dinyatakan lolos tes tertulis dan wawancara, bisa jadi setelah dicek lebih lanjut pelamar tersebut tidak diterima karena akun medsos-nya berisi hal-hal negatif.

Untuk itu, Hanif berpesan agar milenial lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. "Oleh karena itu, saya pesan, hati-hati gunakan medsos, jangan gampang termakan hoaks dan ikut menyebarkan hoaks, terutama hoaks mengenai tenaga kerja asing," kata Hanif.

Infrastruktur tulang punggung internet internet cepat Palapa Ring bakal selesai pada pertengahan 2019. Saat itu masyarakat di kabupaten atau kotamadya di seluruh Indonesia bisa merasakan internet cepat untuk mempermudah komunikasi dan kehidupan.

Namun demikian, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berpesan kepada kepala daerah agar melakukan literasi kepada masyarakat yang baru melek internet.

"Pemerintah daerah diminta agar melakukan dua hal, pertama untuk literasi masyarakatnya. Jangan sampai nanti begitu internet cepat masuk, mereka malah melakukan macam-macam," kata Rudiantara di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Selanjutnya, pemerintah daerah juga diminta mengedukasi masyarakatnya agar tidak menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi palsu atau hoaks.

"Manfaatkan media sosial tidak untuk menyebarkan hoaks, kita harus memerangi hoaks," tutur Rudiantara.

Lebih lanjut, dia mengatakan perubahan budaya (culture) saat masuknya internet ke daerah pelosok harus disiapkan lebih dahulu melalui literasi.

"Ini tugas semua pihak, Kemkominfo iya (bertugas) tetapi harus terkoordinasi, di rumah pun juga orangtua harus memberi tahu anak-anaknya (untuk melakukan hal positif dengan internet," kata Rudiantara.

(Tin/Ysl)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: