Indonesia Perlu Sempurnakan Metode Pengelolaan Data

Pengamat keamanan internet, Alfons Tanujaya, mengungkapkan masyarkat dan pemerintah Indonensia harus lebih berhati-hati dalam menyimpan dan mengelola data.

oleh Andina Librianty diperbarui 22 Mei 2020, 16:00 WIB
Diterbitkan 22 Mei 2020, 16:00 WIB
Alasan Risiko Kehilangan Data Perempuan Lebih Tinggi dari Pria
Data Pribadi (enisa.europa.eu)

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat keamanan internet, Alfons Tanujaya, mengungkapkan masyarkat dan pemerintah Indonensia harus lebih berhati-hati dalam menyimpan dan mengelola data. Hal ini diperlukan untuk mencegah kebocoran data-data pribadi yang berpotensi disalahgunakan.

Seperti diketahui sebelumnya, 2,3 juta data kependudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) beredar di ranah internet. Hacker mengklaim akan membagikan 200 juta data lain dalam waktu dekat ini.

"Soal kebocoran data ini bukan hal baru, ini mungkin sudah lama bocor tapi mendadak muncul sekarang," tutur Alfons saat dihubungi tim Tekno Liputan6.com, Jumat (22/5/2020).

Untuk mencegah kebocoran data, kata Alfons, dibutuhkan pemahaman berbagai pihak mengenai pentingnya data-data pribadi tersebut. Dalam hal ini termasuk dari pemerintah sebagia pengelola data kependudukan.

"Dari pihak pengelola, kita harus belajar bahwa data is the new oil karena bisa jadi duit besar. Pemerintah perlu menyempurnahan metodenya, serta belajar dari kebocoran dan menyempurnakannya. Misalnya dengan mengenkripsi data-data penting," ungkapnya.

Mengingat kebocoran data sudah sering terjadi, maka Alfons pun mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih behati-hati.

Misalnya penyedia layanan seluler, disarankan untuk melakukan verifikasi ulang dalam memastikan keaslian identitas pengguna. Operator harus memastikan KTP yang digunakan bukan hasil dari penyalahgunaan data.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Perbankan

Jutaan Data KPU Diduga Bocor
Jutaan Data KPU Diduga Bocor. Kredit: Under The Breach

Pihak perbankan pun harus menerapkan standar verifikasi yang lebih baik. Pasalnya, ada kemungkinan identitas yang bocor tersebut digunakan untuk membuat rekening palsu dan melakukan penipuan.

"Pemerintah perlu memberkian dukungan untuk hal ini dalam mendeteksi KTP palsu atau metode lainnya," kata Alfons.


Masyarakat

Ilustrasi data pribadi
Ilustrasi data pribadi. Dok: betanews.co

Sebagai pemilik data, masyarakat harus sadar bahwa data-data mereka sudah bocor dan sulit sekali untuk diamankan kan 100 persen.

Alfons pun mengimbau masyakarat unttuk terus berhati-hati dalam mengunggah data pribadi di ranah internet.

Ia menyarankan masyarakat untuk menggunakan fitur keamanan Two-Factor Authentication.

"Jaga selalu kartu seluler Anda karena itu bisa menjadi sarana untuk verifikasi, termasuk yang berkaitan dengan perbankan. Akses digital itu harus selalu dijaga, dan caranya dengan selalu mengaktifkan Two-Factr Authentication," ungkapnya.

(Din/Isk)

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya