Kemendagri Adopsi Cloud untuk Tingkatkan Transparansi dan Kepercayaan Publik

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengadopsi sistem informasi pemerintah daerah bernama Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SPID).

Sistem berbasis cloud dari Nutanix dengan formula Satu Data Indonesia ini digunakan untuk 542 wilayah pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.

Selain meningkatkan agility, resiliensi, dan performa sistem mereka, Kemendagri juga dapat mencapai 99 persen dari seluruh target provinsi mereka dalam waktu kurang dari setahun.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) di Kemendagri, Asmawa Tosepu, mengatakan tata kelola data sangat penting bagi Kemendagri dan ada peluang nyata menggunakan data untuk mengambil kebijakan yang lebih cerdas.

"Sudah jelas bahwa transparansi informasi publik akan meningkatkan kepercayaan publik," ujar Aswama dalam diskusi 'Teknologi Cloud untuk Kemendagri Akselerasi Smart Governance' yang digelar virtual, belum lama ini.

Sejak menggunakan Nutanix, ia menambahkan, sangat mudah bagi pemangku kepentingan (seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan instansi) untuk menarik data secara cepat dan akurat.

"Kini kami memiliki skalabilitas, platform berperforma tinggi, dan kapabilitas tinggi untuk mengeksekusi berbagai workflow yang lebih besar secara lebih sistematis," ucapnya menambahkan.

Asmawa menilai kombinasi ini mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Lingkungan sebelumnya terkotak-kotak (silo) dan cukup rumit untuk melakukan harmonisasi dengan skema dan metadata yang kapasitasnya sangat besar.

Belum lagi standardisasi kode referensi yang berbeda-beda sehingga menyebabkan kurangnya transparansi serta tidak mampu meningkatkan kapasitas secara efektif.

Mengelola 542 wilayah pemerintahan (34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota) di seluruh Indonesia dalam kondisi skalabilitas yang rendah merupakan hal yang sulit. Team TI kesulitan untuk menangani integrasi data, menjaga uptime dan kualitas layanan publik tetap tinggi.

Kemendagri pun mendesak berbagai instansi di bawahnya untuk memastikan interoperabilitas data, dan solusi cloud yang scalable untuk memfasilitasi integrasi perencanaan, budgeting, dan reporting di semua tingkat pemerintah daerah.

Kemendagri menyadari bahwa mereka membutuhkan platform yang bisa menangani setiap aspek pengumpulan dan manajemen big data untuk meningkatkan performa dan mendukung Satu Data Indonesia.

Mereka juga membutuhkan penggunaan teknologi big data yang efektif untuk menganalisis volume, kecepatan, dan jenis data yang terus tumbuh agar bisa memperoleh pengetahuan yang lebih baik ke seluruh wilayah pemerintahan.

Nutanix Cloud Platform membantu tim TI di Kemendagri menjalankan layanan turnkey storage, komputasi, dan virtualisasi untuk aplikasi apapun.

Solusi ini memberikan insight bagi Kemendagri untuk memastikan zero downtime pada workflow e-gov yang sangat penting: mendukung kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data tanpa disrupsi.

Dilengkapi dengan kendali terpusat untuk seluruh layanan TI, Kemendagri kini sudah mencapai penghematan biaya yang diharapkan serta akan ada banyak lagi benefit lainnya.

“Pada September 2020, Peraturan Kemendagri menyatakan SIPD sudah harus dieksekusi. Di awal proyek ini, kami memproyeksikan implementasinya akan membutuhkan waktu lebih lama. Namun dengan bantuan Nutanix, kami sukses menjalankan sistem ini kurang dari 12 bulan mulai pengembangan aplikasi hingga dijalankan sepenuhnya," klaim Asmawa memungkaskan.