Diambil Alih Elon Musk, Twitter Nyatakan Kebijakan Platform Tak Berubah

Liputan6.com, Jakarta - Pihak Twitter untuk pertama kalinya mengeluarkan pernyataan setelah diakuisisi oleh Elon Musk. Di sana, mereka menegaskan tidak ada perubahan apa-apa dalam kebijakan platformnya.

Dalam unggahan di blog resmi mereka bertajuk "Twitter 2.0" itu, perusahaan menyatakan mereka memiliki misi untuk mempromosikan dan melindungi percakapan publik, menjadi alun-alun kota internet.

"Kami selalu memahami untuk mencapai tujuan ini, kami harus memberi setiap orang kekuatan untuk berkreasi dan berbagi ide dan informasi, secara instan tanpa hambatan," kata Twitter, dikutip Selasa (6/12/2022).

"Saat ini, kami adalah perusahaan baru yang memulai babak baru, tetapi komitmen teguh kami terhadap misi ini tidak berubah," imbuh perusahaan.

Platform media sosial itu juga mengklaim, mereka berada dalam posisi yang lebih baik untuk mewujudkan ambisinya daripada sebelumnya.

Lebih lanjut, Twitter juga mengatakan bisnis dan pendapatan saling berhubungan dengan misinya. Menurut mereka, keduanya mengandalkan satu sama lain.

"Keamanan merek hanya dimungkinkan ketika keselamatan manusia menjadi prioritas utama. Semua ini tetap benar hari ini," kata Twitter.

Meski begitu, Twitter mengatakan yang berubah adalah pendekatan terhadap eksperimen. Perusahaan menyebut selama beberapa pekan terakhir, mereka sedang melakukan uji publik.

"Kami percaya pendekatan inovasi terbuka dan transparan ini sehat, karena memungkinkan kami bergerak lebih cepat dan mengumpulkan feedback pengguna secara real-time," kata Twitter.

Twitter pun di pernyataannya menegaskan, pertama tidak ada kebijakan platform yang berubah.

"Pendekatan kami terhadap penegakan kebijakan akan lebih bergantung pada de-amplifikasi konten yang melanggar: kebebasan berbicara, tetapi bukan kebebasan untuk menjangkau," kata mereka.

Platform media sosial itu juga menyebut tim Trust & Safety terus bekerja keras untuk menjaga keamanan platform dari perilaku kebencian, kasar, dan pelanggaran aturan apapun.

Perusahaan mengklaim, tim itu tetap kuat dan memiliki sumber daya yang baik. Mereka juga punya deteksi otomatis yang berperan semakin penting dalam menghilangkan penyalahgunaan.

"Saat peristiwa mendesak muncul di platform, kami memastikan bahwa semua moderator konten memiliki panduan yang mereka perlukan untuk menemukan dan menangani konten yang melanggar," kata perusahaan.

Selain itu, tim Twitter juga disebut beradaptasi untuk mengidentifikasi dan menjinakkan ancaman.

Twitter mengklaim, tayangan konten yang melanggar sudah turun selama sebulan terakhir, meski penggunaan platform secara keseluruhan meningkat.

Sebelumnya, mantan Head of Trust and Safety di Twitter, Yoel Roth, mengatakan dirinya yakin platform media sosial tersebut saat ini kurang aman di bawah Elon Musk.

"Saya tidak yakin bahwa Twitter aman di bawah kendali Elon Musk," ujar Roth di sebuah acara yang diselenggarakan Knight Foundation, dikutip dari Engadget, Rabu (30/11/2022).

Komentar Roth menuai perhatian karena dia adalah satu-satunya eksekutif puncak yang secara terbuka mendiskusikan apa yang terjadi di Twitter setelah pengambilalihan Musk.

Roth, anggota lama tim kebijakan Twitter, merinci kampanye trolling terkoordinasi yang menyebabkan lonjakan cercaan rasis di platform.

Elon Musk sering menyoroti tweet-nya dan menjelaskan tentang apa yang dilakukan Twitter untuk menghentikan serangan rasis.

Tetapi Roth mengatakan, meskipun dia awalnya optimistis, gangguan dalam "legitimasi prosedural" akhirnya menyebabkan dirinya hengkang dari perusahaan.

Dia mengungkapkan bahwa Musk awalnya ingin membentuk 'dewan moderasi' sebelum membuat keputusan/kebijakan besar di Twitter, tetapi Musk lebih suka membuat keputusan sendiri.

Roth mengimbau kepada pengguna untuk memperhatikan apakah fitur keamanan utama, seperti memblokir dan membisukan tweet, terus berfungsi secara normal, serta fitur perlindungan privasi seperti tweet yang dilindungi.

"Jika tweet yang dilindungi berhenti berfungsi, berarti ada sesuatu yang salah," katanya.

Ia menambahkan, meskipun Twitter mungkin dapat meningkatkan sistem pembelajaran mesinnya, kurangnya kebijakan orang yang berpengalaman dan keselamatan karyawan di perusahaan akan merugikan platform tersebut.

“Apakah ada cukup banyak orang yang memahami munculnya kampanye jahat yang terjadi pada layanan dan memahaminya dengan cukup baik untuk memandu strategi produk dan arah kebijakan,” Roth mempertanyakan.

"Saya rasa tidak ada cukup orang tersisa di perusahaan yang dapat melakukan pekerjaan itu," ia memungkaskan.

(Dio/Ysl)