Ojol Minta Aturan THR, Wamenaker: Ini PR Besar

Liputan6.com, Jakarta - Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk segera menerbitkan aturan mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja platform seperti pengemudi ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir.

Aturan ini diperlukan agar THR bagi pengemudi ojol tidak lagi sebatas imbauan atau insentif, seperti yang terjadi tahun lalu. SPAI menegaskan bahwa THR merupakan hak pengemudi karena hubungan kerja mereka dengan platform mencakup unsur pekerjaan, upah, dan perintah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menyatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji kebijakan tersebut bersama beberapa kementerian terkait, termasuk Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

"Kemarin kita juga diskusi, ada beberapa kementerian ya, saya coba menyampaikan ke Kemenhub, Komdigi, ini ada PR (pekerjaan rumah) besar kita," ujar Immanuel di Jakarta, Jumat (31/1).

Ia juga menyoroti status kemitraan pengemudi ojol. Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), mereka seharusnya dikategorikan sebagai pekerja, bukan mitra. Immanuel mengatakan ada kesalahan definisi dalam hal ini dan pihaknya sedang berupaya mengomunikasikan hal tersebut dengan platform seperti Grab, Gojek, dan Maxime.

"Saya sampaikan soal status kemitraan mereka. Karena kalau menurut ILO, itu mereka adalah pekerja bukan mitra. Ada salah definisi di situ, tapi kita sedang coba komunikasikan dengan baik ke kawan-kawan Grab, Gojek, Maxime, para aplikator," jelasnya.

Immanuel juga menekankan bahwa aplikator seharusnya lebih proaktif dalam memenuhi kebutuhan pengemudi. Dengan demikian, berbagai tuntutan yang sering muncul dapat diminimalkan atau dicegah sejak awal.

"Jadi banyak juga tuntutan-tuntutan driver ojek itu sebenarnya terpenuhi di aplikator, aplikator juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang menjadi tuntutan kawan-kawan driver dan semoga nanti ada instrumen yang sifatnya Peraturan Pemerintah (PP) atau apa itu bisa melindungi driver ojek online," tutupnya.

Reporter: Ayu

Sumber: Merdeka.com

Memasuki tahun 2025, pembahasan tentang Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pengemudi ojek online atau ojol kembali menjadi sorotan. Setelah polemik yang terjadi tahun lalu, berbagai pihak menantikan kepastian tentang status THR ojol untuk tahun ini.

Meskipun tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menegaskan bahwa driver ojol tidak masuk dalam ruang lingkup aturan THR sebagaimana diatur dalam Permenaker, namun imbauan untuk memberikan THR kepada mitra pengemudi tetap digaungkan untuk tahun 2025.

Situasi ini membuat banyak mitra driver bertanya-tanya tentang status THR ojol di tahun 2025, bagaimana aturan barunya, serta apa yang bisa diharapkan. Mari kita bahas secara komprehensif semua informasi yang perlu diketahui, sebagaimana telah Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Rabu (15/1/2025).

Pertanyaan tentang status THR ojol tahun 2025 menjadi perhatian utama bagi jutaan mitra pengemudi di seluruh Indonesia. Setelah berbagai diskusi dan perdebatan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, banyak pihak berharap ada kejelasan status dan regulasi yang lebih baik untuk tahun ini.

Berdasarkan informasi dari Kemnaker tahun lalu, status THR untuk mitra ojol tetap berada dalam kategori imbauan, bukan kewajiban. Hal ini karena hubungan kerja antara perusahaan aplikator dan mitra driver masih bersifat kemitraan, bukan hubungan kerja formal seperti PKWT atau PKWTT. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum dan operasional yang kompleks dalam ekosistem ekonomi digital.

Dalam perkembangannya, hubungan kemitraan ini telah mengalami beberapa penyesuaian untuk mengakomodasi kesejahteraan mitra driver. Perusahaan aplikator kini memiliki kewajiban moral yang lebih besar untuk memperhatikan kesejahteraan mitranya, terutama di momen-momen penting seperti Lebaran.

Meski demikian, pemerintah terus mendorong perusahaan aplikator untuk memberikan apresiasi kepada para mitranya dalam bentuk THR atau insentif khusus menjelang Lebaran 2025. Dorongan ini disertai dengan dialog intensif antara pemerintah, perusahaan aplikator, dan perwakilan mitra driver untuk mencari format yang optimal.

Hingga regulasi khusus tentang hubungan kerja kemitraan digital dirampungkan, status THR ojol akan tetap menjadi bagian dari kebijakan sukarela perusahaan aplikator. Namun, tren positif menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan yang mengalokasikan dana khusus untuk kesejahteraan mitra driver di momentum Lebaran.