Ketua MPR Minta Kominfo Investigasi Soal Dugaan Kebocoran Data BPJS Ketenagakerjaan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR, Bambang Bambang Soesatyo, merespons soal adanya dugaan peretasan data pribadi masyarakat. Seperti diketahui, baru-baru ini ada klaim dari Bjorka yang menyebut ia telah meretas 19 juta data peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dijual seharga USD 10.000 dalam bentuk bitcoin.

Menanggapi hal tersebut, Bambang meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informatika) bersama aparat terkait untuk segera menyelidiki dan melakukan investigasi kasus kebocoran data tersebut.

Alasannya, kasus kebocoran data pribadi masyarakat ini bukan pertama kali terjadi, tapi sudah berulang kali. Untuk itu, ia berharap pemerintah dan aparat segera mengungkap pelaku peretasan tersebut hingga ke jaringan utamanya.

"Agar kasus peretasan data pribadi tidak kembali terulang karena bisa merugikan dan membahayakan bagi masyarakat," tutur Ketua MPR RI tersebut dalam siaran pers yang diterima, Rabu (15/3/2023).

Ia juga meminta aparat penegak hukum dapat menyelesaikan kasus peretasan tersebut serta memberikan sanksi tegas pada pelaku peretasan berdasarkan peraturan perundangan berlaku.

"Diharapkan, sanksi yang diberikan dapat memberikan efek agar tidak terjadi lagi peretasan data pribadi masyarakat," tutur melanjutkan.

Bambang juga meminta pemerintah tidak hanya fokus pada upaya penegakan hukum dan penyelidikan kasus saja, melainkan memperbaiki dan meningkatkan sistem keamanan siber atau digital di lingkup pemerintah. Utamanya, pada sistem penyimpanan data pribadi masyarakat.

Tidak hanya itu, Bambang juga meminta BPJS Ketenagakerjaan segera memvalidasi hal tersebut, dan segera meningkatkan keamanan sistem penyimpanan data di lembaga sekaligus bertanggung jawab penuh pada kasus peretasan data tersebut.

Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan buka suara terhadap dugaan kebocoran data, usai akun Bjorka tiba-tiba kembali muncul dan mengklaim memiliki data-data dari peserta mereka.

Melalui akun Twitter resmi, @BPJSKTinfo, BPJS Ketenagakerjaan mengatakan pihaknya sedang melakukan koordinasi dan investigasi terkait kebenaran informasi, soal adanya peretasan data.

"Bersamaan dengan itu kami juga melakukan peningkatan keamanan sistem teknologi informasi sebagai tindakan preventif," kata akun tersebut, dikutip Rabu (15/3/2023). 

Lebih lanjut, dikutip dari News Liputan6.com, Oni Marbun, Deputi Bidang Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, juga menyatakan bahwa mereka melakukan upaya verifikasi.

Verifikasi yang dilakukan berupa kevalidan data yang diklaim sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang diduga diretas.

"Terkait informasi tentang adanya peretasan data BPJS Ketenagakerjaan, saat ini kami sedang melakukan koordinasi dan investigasi detail yang juga melibatkan beberapa pihak," ujarnya.

Selain itu investigasi, Oni mengatakan, mereka juga melakukan langkah preventif penguatan sistem keamanan teknologi informasi, terhadap potensi gangguan data, yaitu dengan peningkatan proteksi dan ketahanan sistem.

BPJS Ketenagakerjaan juga menyatakan segera berkoordinasi dengan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), dan tidak menutup kemungkinan akan berkoordinasi dengan beberapa pihak lain yang terkait perlindungan dan keamanan data.

"Sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai pengelola data peserta, kami akan menindaklanjuti kabar ini secara serius. Update perkembangan tentang kejadian ini akan kami laporkan kepada publik secara berkala," imbuhnya.

Seperti diketahui, Bjorka kembali membagikan data-data pribadi dari Indonesia. Kali ini, instansi yang menjadi korbannya adalah BPJS Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, dalam sebuah unggahan di situs Breached.vc pada Minggu (12/3/2023), Bjorka mengklaim memiliki data dari pengguna BPJS Ketenagakerjaan berjumlah mencapai 19 juta.

Dalam keterangannya, hacker Bjorka juga mengunggah logo BPJS Ketenagakerjaan, serta deskripsi soal apa itu BPJS Ketenagakerjaan dalam Bahasa Inggris.

"BPJS Ketenagakerjaan adalah organisasi pemerintah yang menyediakan layanan kesejahteraan pekerja," tulis Bjorka, setelah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia.

Bjorka juga menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan merupakan pengganti dari PT Jamsostek (Persero). "Tugasnya memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja Indonesia, baik tenaga kerja formal maupun informal," ujarnya.

Pantauan Tekno Liputan6.com di informasi filenya, data bocor yang disebarkan termasuk nama, email, NIK, nomor teepon, alamat, tanggal lahir, gender, pekerjaan, tempat kerja, dll.

(Dam/Ysl)