Viral di Medsos Surat Undangan Rapat Gubernur Bali untuk Walikota dan Bupati, Atas Arahan dari Presiden ke-5 RI

Liputan6.com, Jakarta - Sebuah surat undangan rapat dari Gubernur Bali Wayan Koster kepada sejumlah orang beredar di internet.

Surat undangan rapat koordinasi tersebut menyoroti maraknya perilaku wisatawan mancanegara di Bali yang dianggap tidak pantas, tidak sopan, kasar, melakukan aktivitas usaha dan melanggar peraturan dan perundang-undangan.

Uniknya, dalam undangan rapat yang viral di medsos tersebut, sang gubernur mendapatkan arahan dari Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri untuk membahas masalah ini bersama para peserta rapat.

Surat undangan ini pun viral di media sosial, termasuk Twitter, diunggah oleh akun @PartaiSocmed.

Dalam cuitannya, Partai Socmed menggunakan narasi, "Presiden kita sekarang ini Pak Jokowi atau Ibu Megawati? Bayangkan apa jadinya jika ada Gubernur lain yang mengeluarkan surat spt ini atas arahan Presiden ke-6 Republik Indonesia? Tapi bagus juga karena gara-gara Bu Mega, sekarang mulai ada ketegasan terhadap wisatawan asing di Bali."

Masih dari unggahan undangan viral yang diduga dikirimkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster tersebut, ia mengundang sejumlah pihak untuk hadir rapat koordinasi pada Rabu, 31 Mei 2023, tanpa diwakili.

Sejumlah pihak yang diundang antara lain adalah Wali Kota/ Bupati se-Bali. Ia kembali menyebut nama Ibu Megawati Soekarnoputri dalam undangan tersebut.

".... Saya perlu menyampaikan bahwa Presiden ke-5 RI, Ibu Prof Dr (HC) Hj. Megawati Soekarnoputri menegaskan Saudara wajib untuk hadir tanpa mewakilkan," katanya.

"Saya diperintahkan untuk melaporkan bagi Saudara yang tidak hadir kepada Beliau, sebagai bentuk perhatian serius Beliau terhadap berbagai perilaku wisatawan mancanegara yang mencoreng nama baik Bali," katanya dalam undangan rapat koordinasi yang viral itu.

Unggahan dari @partaisocmed itu pun dilihat lebih dari 900 ribu kali, mendapatkan 1.512 Retweet, dikutip hingga 384 kali, dan disukai hampir 6.000 kali.

Warganet pun mengunggah komentar atas hal ini. Mereka menyoroti perihal Gubernur Bali yang mendapatkan arahan langsung dari Ibu Mega alih-alih dari Presiden Joko Widodo.

"Aneh juga, sistem birokrasi pemerintahan daerah jika seperti itu. Undangan ditujukan kepada para Walkot/ Bupati tapi surat rujukannya adalah perintah Ketua Partai yang disebut sebagai Presiden ke-5. Apakah ini bisa juga disebut sebagai Reinventing Government?" kata pemilik akun Twitter @joh***.

Pengguna lain menyoroti hal serupa. "Mengapa gub aktif baru bergerak setelah mendapat arahan mantan presiden?" kata akun @irw***.

Warganet lain juga menyoroti masalah administrasi kepemerintahan dalam surat undangan rapat koordinasi tersebut.

"Karena ini kaidah kenegaraan, walaupun prinsipnya betul, tetap ga bisa ditolerir dong problem administratif spt ini. Ini sih sama aja meniadakan Presiden. Blunder fatal pak," kicau @bin***.

Warganet lain menyebut, Presiden ke-5 sudah tidak memiliki wewenang struktural apa pun.

"Kalaupun Bu Mega ingin 'maksa' ngasih instruksi ke Gubernur, coba masuk sebagai Dewan Pengarah BPIP, meski ga nyambung-nyambung amat, tapi bisalah ngeles 'menjaga Pancasila di tanah Bali' gitu," kicau @mak***.

"Surat resmi! Tapi isinya arahan dari Ibu Mega dan tembusannya ke Ibu Mega. Apa ada SOP surat Gubernur spt itu?" kicau @cak***.

"Lebih tepatnya sih kapasitas sebagai Ketum Partai saja. Kenapa harus bawa-bawa Presiden ke-5. Terdengar kurang tepat," kicau @adm***.