X Alias Twitter Nonaktifkan Fitur Pelaporan Misinformasi Politik, Berbahaya?

Liputan6.com, Jakarta - Twitter, atau yang kini disebut dengan X, menonaktifkan fitur yang memungkinkan pengguna melaporkan misinformasi tentang pemilu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran baru tentang klaim palsu yang menyebar tepat sebelum pemungutan suara besar di Amerika Serikat dan Australia.

Sekadar informasi, fitur pelaporan misinformasi politik itu diperkenalkan pada 2022. Fitur tersebut memungkinkan pengguna untuk melaporkan unggahan yang mereka anggap menyesatkan tentang politik. 

Namun, X alias Twitter baru-baru ini menghapus kategori "politik" dari menu drop-down di setiap yurisdiksi, kecuali Uni Eropa, kata peneliti Reset Tech Australia.

Mengutip Reuters, Jumat (29/9/2023), peneliti juga menambahkan, pengguna masih dapat melaporkan unggahan ke aplikasi X secara global untuk sejumlah keluhan lain. Misalnya, mempromosikan kekerasan atau ujaran kebencian.

Sayangnya, X tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar mengenai dinonaktifkannya opsi pelaporan misinformasi terkait politik. 

Dengan dinonaktifkannya fitur ini, Twitter menghilangkan cara bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan misinformasi politik. Hal ini dinilai bisa membatasi intervensi pada saat platform media sosial, padahal media sosial dianggap perlu menjalankan perannya menjaga integritas pemilu. Upaya ini telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Adapun penonaktifan fitur pelaporan misinformasi ini dilakukan kurang dari tiga minggu sebelum Australia mengadakan referendum. Ini merupakan referendum pertama Australia dalam seperempat abad terakhir. Referendum ini dinilai penting untuk mengetahui apakah akan ada perubahan konstitusi guna membentuk badan penasihat Masyarakat Adat di parlemen.

Selain itu, penonaktifan fitur ini juga terjadi 14 bulan sebelum pemilihan presiden Amerika Serikat.

“Akan sangat membantu untuk memahami mengapa X tampaknya telah melakukan kemunduran dalam komitmen mereka untuk memitigasi misinformasi serius yang telah menyebabkan ketidakstabilan politik di AS. Terutama menjelang tahun sibuk pemilu global,” kata Direktur Eksekutif Reset Tech Australia Alice Dawkins. 

Reset.Tech Australia mengatakan kepada direktur pelaksana X untuk Australia Angus Keene melalui suratnya bahwa perubahan tersebut dapat mengakibatkan konten yang melanggar kebijakan X.

Karena X sendiri melarang misinformasi pemilu secara online tanpa proses peninjauan yang sesuai.

“Sangat memprihatinkan bahwa warga Australia akan kehilangan kemampuan untuk melaporkan misinformasi yang serius beberapa minggu setelah referendum besar,” kata surat yang diterbitkan secara online tersebut.

Komisi Pemilihan Umum Australia (AEC), yang akan mengawasi referendum 14 Oktober 2023, mengatakan penyebaran misinformasi pemilu adalah yang terburuk yang pernah terjadi.

Komisi tersebut menyatakan masih dapat melaporkan unggahan yang berisi misinformasi politik secara langsung ke X, bahkan setelah fitur tersebut dinonaktifkan. Bagi pengguna lain, AEC tersedia bagi masyarakat untuk bertanya atau mencari informasi.

Sejak Musk menjadikan Twitter sebagai akun pribadi pada akhir tahun 2022, perusahaan tersebut, telah dituduh membiarkan berkembangnya antisemitisme, ujaran kebencian, dan misinformasi.

Seperti dilansir Reuters sebelumnya, Reset.Tech Australia menemukan X gagal menghapus atau memberi label pada postingan yang berisi misinformasi tentang referendum Australia selama periode tiga minggu.

Termasuk setelah dilaporkan menggunakan fitur yang sekarang dinonaktifkan.

Musk mengatakan fitur "Catatan Komunitas" X, yang memungkinkan pengguna mengomentari postingan untuk menandai konten palsu atau menyesatkan, adalah cara yang lebih baik untuk memeriksa fakta. 

Namun, catatan tersebut hanya dipublikasikan ketika dinilai bermanfaat oleh sejumlah kontributor dengan berbagai sudut pandang, menurut situs web X.

Regulator keamanan internet Australia menulis surat kepada X pada bulan Juni untuk meminta penjelasan atas ledakan ujaran kebencian di platform tersebut.

Mereka mencatat bahwa X telah mengaktifkan kembali sekitar 62.000 akun terkenal milik individu yang mendukung retorika Nazi.

Soal lain, Twitter juga jadi sasaran regulator. Pasalnya, regulator telah meminta Twitter untuk merinci penanganan materi pelecehan anak online yang dikatakan telah muncul di situs web tersebut. Hal ini terjadi sejak pengambilalihan Musk, di mana Twitter melakukan banyak PHK karyawan, termasuk peran moderator konten. 

Komisaris Keamanan Elektronik Australia Julie Inman Grant mengatakan telah mengirimkan pemberitahuan hukum ke Twitter untuk meminta penjelasan dari Twitter. Hal ini ia lakukan setelah sepertiga dari semua keluhan yang dia terima tentang kebencian online berkaitan dengan platform tersebut.

Komisaris juga menyebut, pembawa acara televisi terkemuka, Stan Grant, mengutip pelecehan yang ditargetkan di Twitter ketika dia mengumumkan pengunduran dirinya dari media bulan lalu.

Lembaga penyiaran spesialis National Indigenous Television juga mengatakan mereka mengambil jeda dari Twitter karena rasisme dan kebencian yang dialaminya setiap hari di platform ini.

Inman Grant juga meminta Twitter untuk menjelaskan penilaian dampaknya ketika mengaktifkan kembali akun yang diblokir. Bagaimana Twitter berinteraksi dengan komunitas yang menjadi sasaran kebencian online, dan bagaimana Twitter menegakkan kebijakannya sendiri yang melarang perilaku kebencian.