Tagar Indonesia Gelap Masih Trending di X, Warganet: Ketika Keadilan Diabaikan, Suara Harus Dilantangkan!

Liputan6.com, Jakarta - Tagar Indonesia Gelap sudah menjadi trending topic sejak Senin (17/2/2025) kemarin dan masih bertahan hingga hari ini, Jumat (21/2/2025), khususnya d platform X atau Twitter.

Gelombang protes yang makin meluas membuat tagar ini terus ramai dibicarakan di media sosial dan menjadi bukti kalau masyarakat masih lantang menyuarakan keresahan mereka hingga hari ini.

Untuk diketahui, tagar ini muncul sebagai bentuk kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan Presiden Subianto yang dianggap kurang transparan dan tidak berpihak pada rakyat. Banyak akun di X yang membagikan poster, utas, dan berbagai cuitan berupa alasan kenapa mereka merasa kecewa.

Beberapa diantaranya menyoroti masalah ekonomi, kebebasan berpendapat, serta kebijakan hukum yang dinilai merugikan masyarakat.

Salah satu akun @bijak*** membagikan utas yang bersi 13 tuntutan demonstran yang turun ke jalan. 

Masyarakat juga saling mendukung agar aksi hari ini berjalan lancar, yang kini melibatkan berbagai elemen, bukan hanya mahasiswa.

Tidak hanya masyarakat umum, sejumlah seniman dan ilustrator juga ikut meramaikan gerakan ini dengan membuat poster yang bertema Indonesia Gelap. Poster-poster ini menyebar luas di media sosial bahkan dicetak untuk dibawa ke aksi demo hari ini.

Dukungan buat aksi ini juga datang dari berbagai kalangan. Pemilik akun centang biru @word*** mencuitkan pesan penyemangat untuk para demonstran serta apresiasi buat tetap bersuara secara online.

"Semangat, jaga diri, dan terima kasih untuk semua teman-teman yang turun ke jalan hari ini. Terima kasih untuk yang berhalangan ikut tapi tetap membantu secara online dan tidak mencibir.

"Ketika keadilan diabaikan, suara harus dilantangkan," cuit @beta*** dengan lantang. 

Tidak cuma ramai di dalam negeri, aksi ini juga dilirik media asing. Beberapa media internasional mulai memberitakan Indonesia Gelap, menyoroti bagaimana rakyat Indonesia menyuarakan aspirasinya.

Munculnya tagar ini menjadi bukti bahwa pentingnya media sosial sebagai alat kontrol sosial. Gerakan ini jadi pengingat kalau suara rakyat tidak bisa diabaikan begitu saja.

Sebelumnya, demonstrasi yang dilakukan di berbagai daerah menuntut beberapa hal spesifik. Dalam isu pendidikan, tuntutan meliputi pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis; pembatalan penangkapan anggaran pendidikan yang merugikan; dan realisasi anggaran tunjangan kinerja dosen.

Terkait agraria, tuntutan meliputi pencabutan proyek strategis nasional (PSN) yang bermasalah dan reforma agraria sejati untuk mencegah perampasan tanah rakyat.

Sedangkan dalam keadilan sosial, tuntutan mencakup penolakan revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap membungkam kritik; penghapusan multifungsi TNI untuk mencegah represi dan mendukung kehidupan demokratis; dan pencabutan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang dianggap mengancam isu-isu penting bagi rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tepat sasaran dan tidak menjadi alat politik juga menjadi tuntutan.

Aksi ini juga menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat dan menyebabkan penurunan kesejahteraan.

Meskipun informasi yang tersedia tidak memberikan gambaran lengkap kondisi negara secara keseluruhan, tagar "Indonesia Gelap" menunjukkan adanya ketegangan sosial dan politik yang signifikan.

Gelombang protes ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya, tagar #PeringatanDarurat juga pernah viral dengan latar biru, pada 21 Agustus 2024, sebagai protes terhadap DPR terkait RUU Pilkada. Perbedaan warna latar menunjukkan perbedaan masalah dan tingkat keparahan yang dirasakan masyarakat.

Berikut adalah 13 tuntutan utama yang disuarakan oleh massa aksi Indonesia Gelap:

1. Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Cabut Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bermasalah dan wujudkan reforma agraria sejati.
3. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap membungkam kebebasan akademik.
4. Hapuskan multi fungsi ABRI yang dinilai mengancam demokrasi.
5. Sahkan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak-hak mereka.
6. Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap merugikan rakyat.
7. Evaluasi total program makan siang gratis agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik.
8. Cairkan tunjangan kinerja dosen tanpa hambatan birokrasi.
9. Mendesak Presiden Prabowo untuk menerbitkan Perppu tentang perampasan aset.
10. Tolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan yang memperkuat impunitas aparat.
11. Efisiensi dan perombakan Kabinet Merah Putih yang dinilai tidak efektif.
12. Tolak revisi Tata Tertib DPR yang dapat memperburuk kinerja legislatif.
13. Lakukan reformasi total terhadap Kepolisian Republik Indonesia