Anggota DPR AS Usulkan Larangan Chatbot DeepSeek di Perangkat Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah anggota DPR Amerika Serikat dilaporkan tengah mengusulkan pelarangan penggunaan chatbot asal China, DeepSeek, pada perangkat resmi pemerintah.

Dikutip dari CNN, Jumat (7/2/2025), usulan pelarangan DeepSeek ini diajukan oleh anggota DPR Darin LaHood dari Illinois dan Josh Gottheimer dari New Jersey. Keamanan nasional disebut jadi alasan usulan tersebut diajukan.

Jika disahkan, regulasi yang diusulkan akan memberi waktu 60 hari bagi lembaga pemerintah AS mengembangkan standar dan pedoman untuk menghapus DeepSeek termasuk aplikasi lain yang dikembangkan perusahaan induknya dari perangkat resmi.

Usulan dari DPR AS ini disebut mengikuti jejak negara lain yang sudah melakukan hal serupa seperti Australia, Italia, dan Taiwan. Terkait hal ini, DeepSeek belum memberikan komentar.

Menurut Josh Gottheimer, langkah ini dilakukan untuk menghentikan aksi Partai Komunis China yang melakukan eksploitasi alat besutan mereka miliki untuk melemahkan keamanan nasional AS, termasuk mengumumpulkan data tentang warga Amerika.

"Kita tidak bisa mengambil risiko PKC menyusupi perangkat pejabat pemerintah kita (AS) dan membahayakan keamanan nasional. Kita telah melihat strategi China sebelumnya lewat TikTok, dan kita tidak bisa memberikan hal itu terjadi lagi," tuturnya.

Sekadar informasi, chatbot DeepSeek saat ini memang menjadi target baru dalam pertarungan teknologi antara AS dan China.

Hal ini terjadi setelah chatbot besutan startup itu berhasil merilis model AI yang dikembangkan dengan biaya terjangkau, tapi memiliki kemampuan mumpuni.

Sebelumnya, regulator AS juga dilaporkan akan memiliki aturan baru yang bakal memberikan hukuman bagi para pengguna aplikasi AI besutan Tiongkok, DeepSeek AI.

Saat ini, rancangan undang-undang itu hadir dengan sejumlah hukuman bagi mereka yang dianggap bersalah karena menggunakan chatbot DeepSeek AI.

Tidak hanya itu, aturan ini juga melarang teknologi AI yang berasal dari Tiongkok di negara tersebut.

Jika rancangan undang-undang itu benar disahkan sebagai undang-undang, mereka yang melanggar akan dikenai sanksi denda hingga kurungan alias penjara, yakni:

• Penjara hingga 20 tahun dan sanksi denda hingga USD 1 juta untuk pengguna individual
• Sanksi denda hingga USD 100 juta untuk pelanggar kalangan bisnis.

Rancangan undang-undang ini tidak spesifik menggunakan nama DeepSeek, namun hadir hanya beberapa minggu setelah aplikasi AI DeepSeek menjadi aplikasi paling banyak diunduh di AS via App Store. 

Tak hanya itu, kesuksesan DeepSeek juga membuat nilai saham perusahaan teknologi AS anjlok.

Disebutkan, aturan ini dirancang lantaran ada banyak orang yang mengkhawatirkan masalah privasi, keamanan, dan penyensoran.

Sejauh ini chatbot DeepSeek menolak untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang kondisi politik Tiongkok. Hal ini pun menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintah Tiongkok menjalankan kontrol terhadap DeepSeek.

Bahkan, sebagian besar percaya bahwa DeepSeek bisa saja dipakai sebagai medium menyebarkan pengaruh Tiongkok ke berbagai negara (dalam hal ini AS) dan mengumpulkan data pengguna AS.

Pemerintah Amerika Serikat sendiri mulai mengambil sikap untuk melarang penggunaan DeepSeek, misalnya, Presiden Trump yang wanti-wanti perusahaan teknologi AS untuk mengembangkan AI lebih baik lagi agar tak kalah dari Tiongkok.

Sementara, sektor militer seperti Angkatan Laut AS melarang karyawan dan anggota mereka memakai DeepSeek baik di perangkat kerja maupun perangkat pribadi.

Departemen Pertahanan AS yang kerap disebut Pentagon juga melarang pegawainya menggunakan DeepSeek.

Lalu, NASA memblokir DeepSeek dari perangkat-perangkat kerja milik negara. Sementara, Texas menjadi negara bagian AS pertama yang melarang penggunaan DeepSeek di semua perangkat kerja milik negara.

"Texas tak akan mengizinkan Partai Komunis China untuk mengontrol data-data negara," kata Gubernur Texas Greg Abbott.