Liputan6.com, Jakarta Meski sudah membuat pengusaha ritel kelabakan, pesona Joko Widodo sebagai Calon Presiden (Capres) di mata pelaku usaha tak lantas turun. Aosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) bahkan mengaku tak bermasalah jika akhirnya Jokowi maju sebagai Capres dari PDI Perjuangan.
Sebagai informasi, Jokowi belum lama ini mengeluarkan kebijakan penghentian sementara (moratorium) pembangunan mal baru du ibukota. Tak hanya mal, pembangunan minimarket modern baru di Jakarta juga direm sementara.
"Saya kira, terlepas pro dan kontranya banyak pihak yang memberikan dukungan, terutama dari masyarakat kecil yang bosan dengan sistem politik kita yang monoton dan tidak ada hasilnya. Saya setuju-setuju saya, tidak merasa dirugikan," ujar Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Tutum Rahanta saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Minggu (16/3/2014).
Kebijakan Jokowi yang dianggap lebih mengedepannya pembenahan pasar-pasar tradisional dibandingkan dengan pembangunan mall atau toko-toko modern sebagai hal yang sah-sah saja dilakukan seorang pemimpin. Tatum menilai kebijakan-kebijakannya selama ini hanya bermaksud untuk menata ibukota menjadi lebih baik.
"Saya melihatnya sah-sah saja. Dia kan backgroundnya pengusaha, pasti dia tahu. Dia hanya menata, cepat atau lambat perkembangannya kalau sudah mulai rapi, pasti diperbolehkan kembali (untuk membangun)," lanjutnya.
Kalangan pengusaha justru menyoroti kinerja pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang selama ini dituding bermain curang dalam memberikan izin pembangunan mal atau toko modern.
"(Kebijakanya) Ini semacam shock terapi bagi bawahannya yang selama ini memberi izinnya tidak tepat. Kalau sudah diberikan shock terapi semacam ini maka bawahannya akan bekerja dengan baik, memberikan izin untuk mendirikan mall dilokasi yang benar. Ini karena selama ini siapapun yang bawa proposal pasti disetujui, hanya tergantung besar kecilnya uang pelicin," jelasnya.
Aprindo berharap, Jokowi dapat membawa misi yang baik bagi negara terutama dalam hal pengelolaan sumber daya yang dimiliki Indonesia. Termasuk didalamnya, strategi untuk melakukan pemerataan pembangunan.
"Seorang Jokowi kalau dia jadi presiden, dia harus tahu komposisi kepentingan masyarakat, ada yang perlu untuk belanja dan bekerja. Negara itu seperti perusahaan , kalau punya sumber daya tapi tidak dikelola dengan baik, buat apa?," tandasnya.