PLTU Terbesar di ASEAN Terkendala Negosiasi Lahan

Kontraktor tidak baik dalam melakukan negosiasi pembebasan lahan sehingga pembebasan lahan tak berjalan lancar.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 30 Apr 2014, 18:41 WIB
Diterbitkan 30 Apr 2014, 18:41 WIB
Suap Di Jembatan Timbang
Setelah menyaksikan sendiri praktik pungli di jembatan timbang Subah, Kabupaten Batang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendatangi kantor Dishubkominfo Jateng.

Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah, tak kunjung berjalan. Pembebasan lahan menjadi masalah yang menghadang kontruksi PLTU terbesar di ASEAN tersebut.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan, alotnya pembebasan lahan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang Jawa Tengah disebabkan negosiasi yang kurang baik oleh pihak kontraktor.

Ganjar mengatakan, karena proyek pembangunan PLTU berkpasitas 2x1.000 megawatt (MW) tersebut menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private Patnership (PPP), seharusnya kontraktor tersebut yang berusaha menyelesaikan pembebasan lahan.

"Itu kan proyek PPP. Seharusnya mereka punya hasrat untuk menyelesaikan. kalau dia metodenya begitu-begitu saja, ya nggak bisa," kata Ganjar, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Nasional (Musrenbangnas) 2014, di hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (30/4/2014).

Ganjar menambahkan, dirinya mendapat laporan dari masyarakat, kontraktor tersebut juga tidak baik dalam melakukan negosiasi pembebasan lahan, sehingga tak berjalan lancar.

"Saya mendapat laporan dari masyarakat, mereka cara menegosiasi, cara melakukan pendekatan, nggak bagus. Dari lahir pun, sebenarnya nggak bagus," tuturnya.

Ganjar mengaku telah menyarankan kontraktor untuk mendekati tokoh masyarakat setempat agar negosiasi berjalan lancar, namun hal tersebut juga tidak dilakukan oleh kontraktor tersebut.

"Saya minta ajaklah mereka, tokoh-tokoh masyarakat yang bisa digandeng, tapi itu juga tidak dilakukan. Itulah yang kemudian kemarin dari Kementerian Keuangan mengonsolidasikan lagi metode yang dipakai untuk itu, saya tinggal tunggu keputusannya," tutupnya.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya