Kemenhub Rela Serahkan Proyek Rel Tanjung Priok ke PT KAI

Molornya proyek pembangunan akibat proses pembebasan lahan yang tak kunjung selesai.

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 12 Jun 2014, 19:32 WIB
Diterbitkan 12 Jun 2014, 19:32 WIB
Pekerja mengukur permukaan rel yang amblas di kilometer 29+78 Jalur Malang-Surabaya, di Desa Tawangsari, Jatim. Perbaikan ini untuk kelancaran arus mudik menggunakan kereta api.(Antara)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengaku tak keberatan jika proyek pembangunan jalur rel kereta langsung menuju terminal peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, harus diserahkan ke PT Kereta Api Indonesia (KAI). Pasalnya, hingga saat ini pembangunan rel tersebut tak kunjung selesai dan belum bisa mengatasi keruwetan di Jakarta Utara.

Direktur Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko mengatakan, molornya proyek pembangunan akibat proses pembebasan lahan yang tak kunjung selesai.

"Ini program pembangunan jalur kereta masuk Tanjung Priok sebenarnya program lama. Mungkin 2004 tapi problemnya pembebasan lahan," kata dia Jakarta, Kamis (12/6/2014).

Sementara ia menerangkan dana untuk pembangunan rel dialokasi dana sebesar Rp 52,3 miliar. Sedangkan pembebasan lahan disiapkan Rp 10,12 miliar. Akan tetapi, dari alokasi pembebasan lahan realisasinya jebol di kisaran Rp 25 miliar. Maka dari itu, untuk menutup kekurangan tersebut akan digunakan alokasi dana tahun depan sehingga pembangunannya ikut molor.

Hermanto meyakini jika proyek ini akan diserahkan ke KAI pasti akan menemui permasalahan yang sama yakni pembebasan lahan. Selain itu, walaupun dibangun oleh perusahaan BUMN  aset tersebut bakal dikelola ke pemerintah.

"Selama ini memang sudah koordinasi, tidak mungkin kerja sendiri. Kalau mau diambil PT KAI itu masalahnya sama aja. Tapi sampai sekarang belum ada pembicaraan," tukas dia.

Sebelumnya, Menteri Dahlan Iskan meminta agar KAI membangun rel kereta api menuju terminal peti kemas ke Pelabuhan Tanjung Priok. Keputusan tersebut diambil dari hasil Rapat Pimpinan BUMN di Kantor Pelaran Nasional Indonesia (Persero).

"Sampai hari ini belum terbangun dan mengatasi keruwetan di Jakarta Utara, saya minta KAI ke Kemenhub dan sampaikan bahwa KAI saja yang bangun," ujar dia. (Amd/Ndw)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya