Jokowi Vs Prabowo, Siapa yang Lebih Paham soal Ekonomi?

Kedua calon Presiden telah memberikan pandangan mengenai pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial pada debat capres jilid II.

oleh Agustina Melani diperbarui 16 Jun 2014, 10:29 WIB
Diterbitkan 16 Jun 2014, 10:29 WIB
Aksi Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK di Debat Capres
Debat capres-cawapres yang diikuti Prabowo-Hatta dan Joko Widodo-Jusuf Kalla digelar di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/14). (Liputan6.com/Faisal R Syam)

Liputan6.com, Jakarta - Kedua calon Presiden telah memberikan pandangan mengenai pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial pada debat capres jilid II. Pandangan kedua capres ini dinilai memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing dalam pemaparannya.

"Pemaparan keduanya baik. Memang ada yang unggul dari Prabowo dan Joko Widodo. Seperti Jokowi sebelumnya tak memberitahukan target pertumbuhan ekonomi secara gamblang," ujar Purbaya saat menjadi pembicara di acara 'Young on Vote Debat Capres Jilid 2' di kantor Liputan6.com, SCTV Tower, Jakarta, yang ditulis Senin (16/6/2014).

Purbaya mencontohkan Jokowi menargetkan pertumbuhan ekonominya 7 persen. Kini, masyarakat bisa tahu bagaimana langkah-langkah untuk menciptakan pertumbuhan ekonominya

Ia menuturkan, dalam debat capres kali ini, kedua capres memiliki kelebihan dan kelemahan saat membuka dan menutup debat capres. Prabowo lebih memberikan pemaparan yang baik soal program dan pandangan visi misinya ke depan soal ekonomi pada penutupan debat capres jilid II. Sedangkan Jokowi mengajak kampanye.

"Pembukaan debat capres, Jokowi begitu amat kuat. Paparannya lebih kuat karena filsafat dan tujuannya apa. Nah kalau Prabowo memberikan pemaparan lebih jelas pada penutupan debat," ujar Purbaya.

Meski demikian,masing-masing kedua capres ini memiliki kelemahan. Menurut Purbaya, Prabowo memiliki kelemahan dalam menentukan alokasi anggaran Rp 1 miliar ke desa dan kelurahan. Angka itu  menurut Purbaya, tidak statis dalam undang-undang.

Ditambah, paparan Prabowo soal kebocoran pembiayaan sebesar Rp 1.000 triliun. Jumlah itu bawah dugaan kebocoran KPK senilai Rp 7.200 triliun.

"Kalau angka itu ada maka bagus. Tetapi saya takutnya tidak mudah didapatkan. Korupsi sudah puluhan tahun. Jadi ini program tak instan di tahun pertama bagi Prabowo seandainya terpilih, ujar Purbaya.

Sedangkan Jokowi, menurut Purbaya, memiliki kelemahan dalam memaparkan soal masyarakat economi ASEAN (MEA 2015). "Ada yang menonjol hadapi pasar bebas Asean yaitu izin dipercepat untuk investor lokal, dan investor asing agak dipersulit. Nah ini negatif untuk kita. Investor asing juga melihat ini, " kata Purbaya. (Ahm/Ndw)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya