Target Elektrifikasi Prabowo Perlu Dikritisi

Visi misi yang dicanangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengenai penambahan pelaku usaha pertambangan harus dikritisi juga.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 01 Jul 2014, 21:41 WIB
Diterbitkan 01 Jul 2014, 21:41 WIB
Ilustrasi tarif Listrik Naik
Ilustrasi tarif Listrik Naik (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Liputan6.com, Jakarta - Target elektrifikasi 100 persen yang dicanangkan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dalam visi misinya perlu dikritisi. Pasalnya, target tersebut cukup sulit untuk dicapai.

Pengamat energi Singgih Widagdo menjelaskan, dalam visi dan misinya, Prabowo dan Hatta merencanakan pada 2019 nanti seluruh wilayah Indonesia atau 100 persen wilayah Indonesia bisa tersambungi listrik.

Melihat kondisi permasalah kelistrikan yang ada saat ini, rencana tersebut perlu dikaji ulang. Pasalnya masih ada daerah seperti Papua yang masih jauh tertinggal. "Yang membuat saya terkejut, dalam visi misinya, Prabowo dan Hatta elektrifikasi bisa tercapai di 2019, sedangkan konsep KEN baru di 2020 elektrifikasi bisa 100 persen," kata Singgih, di Jakarta, Selasa (1/7/2014).

Menurutnya, jika target tersebut diterapkan di pulau Jawa saja memungkinkan bisa tercapai. Pasalnya, elektrifikasi di Pulau Jawa sudah hampir selesai. "Tetapi jika di Papua apakah bisa? Ini hal yang perlu dikritisi," tuturnya.

Selain mengkritisi visi misi Prabowo-Hatta, Singgih pun mengkritisi visi misi yang dicanangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengenai penambahan pelaku usaha pertambangan. Menurutnya, Hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan karena permintaan hasil tambang di Indonesia masih sedikit.

"Joko Widodo mengatakan pelaku usaha tambang nasional harus semakin banyak, padahal sudah banyak, tidak real peningkatan jumlah pengusahan batu bara, pertumbuhan demand tidak banyak," pungkasnya. (Pew/Gdn)

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya