Visi Ketahanan Pangan Jokowi dan Prabowo Hampir Mirip

Kedua capres, Prabowo dan Jokowi berencana membuka jutaan hektare sawah baru.

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 03 Jul 2014, 15:46 WIB
Diterbitkan 03 Jul 2014, 15:46 WIB
Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK (4)
Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Liputan6.com, Jakarta - Dua kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan bertarung memperebutkan kursi pemerintah pada 9 Juli nanti.

Demi meraih simpati para pendukungnya, kedua pasangan ini menawarkan visi dan misi jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada 9 Juli 2014. Salah satu visi yang diusung keduanya yaitu memperkuat ketahanan pangan.

Pasangan Jokowi-JK berencana membuka sejuta hektare (ha) lahan sawah baru di luar Jawa untuk mendukung ketahanan pangan. Sementara, pasangan Prabowo-Hatta akan membuka lahan dua juta ha untuk meningkatkan produksi pangan.

Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Khudori menilai,  visi misi kedua pasangan capres cawapres di sektor pangan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.

"Dua-duanya hampir mirip," kata dia saat berbincangan dengan Liputan6.com, Jakarta, Kamis (3/7/2014).

Namun demikian, menurut Khudori kepada siapa lahan tersebut ditujukan sampai saat ini belum jelas. Imbuhnya para capres mesti mengklarifikasi untuk siapa lahan tersebut.

"Apakah ke petani, pengusaha, atau siapa? Ini mesti diklarifikasi," lanjut dia.

Dia mengaku, jika lahan tersebut harus diolah oleh para pengusaha bukan langkah yang tepat. Pasalnya, untuk mendongkrak ketahanan pangan mestilah dari petaninya langsung.

"Kalau ini tidak ditunaikan, maka peluang ketahanan pangan, pengangguran dan kemiskinan tak bisa selesai," lanjut dia.

Meski begitu, lanjut dia, visi misi tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil bagi siapapun yang terpilih. Asalkan, lanjut dia,  didukung oleh politik anggaran yang baik juga didukung oleh komitmen pemerintah ke depan.

"Kalau dilakukan konsisten, penataan kelembagaan mungkin saja. Politik anggaran juga mesti bagus, karena ini butuh dana besar. Tapi paling penting pemerintah baru mesti komitmen," tukas dia. (Amd/Ndw)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya