Liputan6.com, Jakarta - Pembatalan pengadaan kendaraan dinas untuk kabinet Joko Widodo (Jokowi) disambut baik Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Miftah Thoha. Dia mendukung penuh rencana Presiden Jokowi supaya para menterinya nanti dapat menggunakan mobil peninggalan kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Itulah pemimpin yang sangat mengerti kondisi rakyatnya. Pak Jokowi setuju pengadaan mobil Mercy dibatalkan, lalu pakai mobil dinas yang sudah ada," kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Kamis (11/9/2014).
Lebih jauh menurut dia, tunggangan para menteri di kabinet SBY masih layak untuk dinaiki para pembantu Presiden Jokowi meskipun sudah digunakan selama dua generasi.
"Masih baik kok itu mobilnya, wong mobil saya 10 tahun yang buat mondar mandir saja masih oke. Apalagi mobil menteri yang cuma dipakai buat antar jemput doang. Ke luar kota naik pesawat. Itu mobil bekas menteri SBY masih mewah," ucap Miftah.
Dia mengatakan, pemerintah baik SBY dan Jokowi harus selalu berpikir hemat anggaran negara. Pasalnya, tambah Miftah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatatkan defisit hingga ratusan triliun rupiah.
"Defisit itu artinya krisis anggaran, di mana antara pemasukan dan pengeluaran nggak cocok. Defisit ini harus segera ditutup supaya bisa dinikmati rakyat sehingga hidup mereka bisa sejahtera," tukas Miftah. (Fik/Ahm)
Â
Baca Juga
*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!
Advertisement