APBN Jadi Sumber Dana Aliri Listrik 47 Wilayah Perbatasan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan menggunakan dana listrik desa yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mengalirkan listrik di  47 wilayah perbatasan.

Direktur Jenderal Ketenaga Listrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Jarman mengatakan, pemerintah sudah siap menerangi 47 wilayah perbatasan. Pembiayaan untuk menerangi 47 wilayah perbatasan berasal dari APBN.

"Ya kita punya dana namanya APBN lisdes (listrik desa) dan punya PLN," kata Jarman, usai menghadiri rapat koordinasi, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (3/12/2014) malam.

Menurut Jarman, tak ada masalah untuk mewujudkan keinginan Presiden Joko Widodo tersebut. Lantaran, sudah ada rencana 90 persen pertumbuhan ke listrik sampai 2020.

"Itu tidak masalah, pertumbuhan listrik sudah 90 persen termasuk perbatasan pada 2020," tuturnya.

Jarman mengungkapkan, jenis pembangkit untuk menerangi 47 wilayah perbatasan akan disesuaikan dengan potensi wilayah.

"Kalau energi baru terbarukan, gabungan. Kalau nggak ada pakai BBM tidak apa-apa yang penting terkendali," kata Jarman.

Pemerintah mengalokasikan Rp 2,5 triliun untuk merealisasikan target sambungan listrik gratis ke 3,23 juta rumah tangga pada 2015. Rencana tersebut tersebut telah dicantumkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN).

Jarman mengungkapkan, anggaran tersebut sudah meliputi pembanggunan infrastruktur kelistrikan seperti, jaringan distribusi listrik yang akan disalurkan ke rumah masyarakat.

"Jaringan distirbusi listrik gratis. Itu mengikuti jaringan listrik pedesaan, transmisi, gardu induk, gardu distribusi," terang Jarman.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan kepada para menteri dalam Kabinet Kerjanya agar segera mengaliri listrik di 47 lokasi perbatasan di Indonesia.

Dengan dialiri listrik maka paling tidak 47 titik perbatasan tersebut akan memiliki kondisi paling. Tidak sama dengan negara tetangga yang berdekatan dengan perbatasan tersebut.

"Pada pertemuan Presiden dengan TNI, Panglima dan Kajati di Bogor pada Jumat lalu beliau memerintahkan kalau bisa daerah-daerah perbatasan dan pulau-pulau luar yang berpenghuni harus kondisinya minimal sama dengan tetangganya," tutur Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo.

Sebagai contoh, Indroyono menyebutkan perbatasan Indonesia dengan Timor Leste, di mana masih ada daerah yang belum teraliri listrik, padahal di Timor Leste terdapat surplus listrik sebesar 55 megawatt (MW). (Pew/Ahm)