Pembangunan Pelabuhan Harus Mulai dari Barat

Penambahan jumlah pelabuhan baru dan peningkatan kapasitas pelabuhan penyangga sangat dibutuhkam untuk membentuk cakram ekonomi pesisir.

oleh Yuliardi Hardjo Putro diperbarui 18 Des 2014, 09:36 WIB
Diterbitkan 18 Des 2014, 09:36 WIB
3000 Tiang Pancang New Tanjung Priok Telah Terpasang
Pelindo II menargetkan pembangunan pelabuhan New Tanjung Priok tahap I dapat beroprasi pada kuartal III 2015 dengan kapasitas daya tampung sebesar 1,5 juta, Minggu (7/9/2014)(Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Bengkulu - Lembaga pengkajian ekonomi yang dibentuk oleh para alumni Universitas Islam Indonesia, Mahfud MD Initiatif (MMD Initiatif) mengungkapkan bahwa percepatan pembagunam ekonomi maritim harus dimulai dari penguatan pelabuhan yang ada di daerah barat.

Koordinator MMD Initiatif, DR Ridwan Mukti menyatakan, pembangunan kemaritiman di Indonesia harus dimulai dari pantai barat Sumatera. Alasannya, potensi kemaritiman di wilayah tersebut cukup besar dan lebih mudah untuk digarap secara maksimal. Apalagi perairan pantai barat Sumatera merupakan laut lepas di Samudra Hindia yang masih jarang dilalui kapal besar baik kapal penumpang, kapal kargo maupun kapal penangkap ikan internasional.

"Pantai Barat Sumatera hanya memiliki 2 pelabuhan besar, Teluk Bayur dan Pulau Baai. Sedangkan pelabuhan lainnya hanya sebagai pelabuhan penyangga, mulai dari Sibolga, Mukomuko, Linau dan Pelabuhan Panjang," ujarnya di Bengkulu, Kamis (18/12/2014).

Penambahan jumlah pelabuhan baru dan peningkatan kapasitas pelabuhan penyangga, lanjut Ridwan, sangat dibutuhkam untuk membentuk cakram ekonomi pesisir.

Tujuannya agar pengelolaan sektor kemaritiman bisa lebih maksimal. Sebab penunjang operasional sudah tidak lagi menjadi kendala, seperti kebutuhan logistik, bahan bakar dan maintenance peralatan laut dan lokasi sandar kapal dan aktifitas bongkar muat bisa dilakukan secara cepat.

Kebutuhan pelabuhan itu bakal sangat terasa dalam waktu 5 tahun ke depan. Saat ini saja, aktifitas pelayaran di Selat Malaka sudah sangat padat. Bahkan sudah beberapa kali terjadi tabrakan kapal dan kecelakaan laut lainnya.

"Pengalihan jalur pelayaran internasional dari Selat Malaka ke Samudra Hindia tidak bisa dihindari lagi, kita harus siap, apalagi program pembangunan kemaritiman yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-JK sudah mulai berjalan awal tahun 2015. Pembenahan sektor kepelabuhanan harus diutamakan," pungkasnya. (Yuliardi Hardjo Putra/Gdn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya