Ini Kata Nelayan soal Kinerja 100 Hari Jokowi di Sektor Perikanan

Liputan6.com, Jakarta - Dalam 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jk), masih banyak hal yang perlu dievaluasi, khususnya dalam pembangunan sektor perikanan.

Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik mengatakan pemerintahan Jokowi-JK perlu segera memperkuat strateginya dalam mensejahterakan nelayan.

Dia menjelaskan, KNTI memberi apresiasi kepada pemerintah yang telah meletakkan agenda kemaritiman sebagai fokus lima tahun ke depan. Namun menyayangkan bilamana nelayan dan petambak ikan skala kecil belum dilibatkan dalam inisiasasi, implementasi, dan hingga pengawasan pembangunan kelautan. Hal ini akan kontraproduktif.

"Partisipasi nelayan adalah kunci keberhasilan pengelolaan perikanan," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (29/1/2015).

Selain itu, KNTI juga mendukung pemerintah memberantas pencurian ikan, mencabut izin bongkar-muat ikan di tengah laut (transhipment), melarang penggunaan alat tangkap merusak, dan menjaga keberlanjutan sumberdaya ikan dengan memilah dan memilih komoditas ikan yang boleh diperdagangkan.

Namun, kebijakan ini harus diikuti dengan strategi komprehensif untuk memastikan nelayan dan pembudidaya ikan kecil tidak justru dirugikan.

"Pemerintah dapat intervensi pasar untuk memberikan disinsentif terhadap produk-produk perikanan yang ditangkap ataupun diperdagangkan dengan cara yang tidak adil dan merusak," lanjutnya.

Oleh sebab itu, Riza meminta kepada pemerintah untuk memperkuat aktivitas perikanan budidaya dengan memastikan tidak terjadinya monopoli swasta dan asing dalam penyediaan faktor-faktor produksi, baik itu benur, pakan ikan dan udang.

"KNTI menyerukan kepada seluruh organisasi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, untuk fokus memperkuat koperasi dan inovasi hilirisasi produk-produk perikanan guna mewujudkan kemandirian ekonomi dan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN," tandas dia. (Dny/Ndw)