DPR: APBN Perubahan Tak Boleh Jadi Target Bancakan Baru

Liputan6.com, Jakarta - Dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengingatkan kepada pemerintah untuk berpegang kepada sembilan agenda prioritas (Nawacita).

Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mengatakan, dalam menyusun APBNP 2015, tiap kementerian dan lembaga negara seharusnya tidak memandangnya sebagai cara untuk mencari dana tambahan baru untuk membiayai program Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)  dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

"APBN Perubahan tak boleh jadi target bancakan baru. Hemat saya APBN Perubahan adalah momen penting untuk membongkar mental anggaran pada APBN murni 2015," jelasnya seperti dikutip dalam keterangan, Minggu (1/2/2015).

Politisi dari PDI Perjuangan tersebut berharap, APBNP 2015 bukan hanya sekedar memprioritaskan kepada penambahan anggaran. Tetapi, seyogyanya juga merevisi program dan anggaran yang ada di APBN 2015.

"Pilah dan putuskan mana yang harus dilanjutkan, dikurangi, dihapuskan, direalokasi atau ditambah pada APBN Perubahan 2015," tambahnya.

Ia pun menyarankan agar  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengawal setiap kementerian agar program yang dibuat sesuai dengan upaya pewujudan nawacita dan visi misi Jokowi dan JK pada masa pemilihan presiden dulu.

"Dibongkar roadmap hingga program dan alokasi anggaran yang di APBN 2015. Sampaikan ke publik, apa perbedaan yang signifikan dari Pemerintah Jokowi dan sebelumnya," pungkas Rieke. (Gdn)