Liputan6.com, Jakarta - Ambisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengundang investasi dengan nilai besar masih dihantui berbagai permasalahan klasik seperti belum terpenuhinya infrastruktur yang bisa mendukung. Tidak mau terganjal, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyelenggarakan rapat koordinasi pembangunan tingkat pusat (rakorbangpus) tahap I 2015.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago menuturkan, penyelenggaraan rakor bertujuan untuk menyusun draft Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 dan mengambil tema "Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Pondasi Pembangunan yang Berkualitas."
Rakorbangpus 2015 tahap I dihadiri pejabat atau Deputi dari Kementerian PPN/Bappenas dan ratusan peserta lainnya. Rapat ini akan membahas RKP 2016 yang menitikberatkan pada koordinasi perencanaan program atau kegiatan dalam rangka merealisasikan janji Presiden terutama sasaran Nawa Cita pada RPJMN 2015-2019. ‎
"Salah satu permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi saat ini adalah keterbatasan infrastruktur termasuk pasokan listrik. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu syarat utama untuk menuju pembangunan berkualitas," ucap dia saat menyampaikan sambutannya di Rakorbangpus, Jakarta, Kamis (26/3/2015).
Pembangunan berkualitas berarti membangun manusia dan masyarakat tanpa memperlebar ketimpangan antar golongan dan antar wilayah, aktivitas pembangunan tidak merusak lingkungan, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekokosistem.
Infrastruktur, lanjutnya, sangat diperlukan terutama mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, energi, kemaritiman, pariwisata dan industri.
"Agenda prioritas di era pemerintahan Jokowi ‎sebagian besar bersifat lintas sektor, lintas kementerian dan lintas wilayah. Jadi harus ada koordinasi dan pembahasan bersama dalam forum lintas sektor dan lintas Kementerian dan Lembaga supaya tujuan tercapai," tambah Andrinof.
Bagi Kementerian dan Lembaga, dia berharap dapat mendalami sungguh-sungguh agenda prioritas nasional ini, yang meliputi kedaulatan pangan, energi, kemaritiman, kawasan industri, pariwisata, revolusi mental dan kawasan perbatasan.
Sementara pemerintah daerah diminta dapat mencermati kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga di masing-masing wilayah. Termasuk mempersiapkan dukungan kegiatan dari pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan menyelaraskan kegiatan tersebut dalam RKPD. (Fik/Gdn)
Wujudkan Janji Presiden Jokowi, Bappenas Gelar Rakorbangpus 2015
Infrastruktur sangat diperlukan terutama mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, energi, kemaritiman, pariwisata dan industri.
diperbarui 26 Mar 2015, 10:52 WIBDiterbitkan 26 Mar 2015, 10:52 WIB
Advertisement
Live Streaming
Powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Transportasi Umum Tak Kena PPN, Dirut KAI Imbau Masyarakat Tak Khawatir
Pemotretan Keluarga Rianti Cartwright Sambut Natal 2024, Sang Anak Pandai Berpose
Wisata Karawang yang Hits dan Harga Tiketnya Terjangkau, Cocok untuk Liburan Nataru 2025
Maroko Siapkan Kerangka Hukum Atur Aset Kripto
Fungsi Page Layout: Panduan Lengkap Pengaturan Tata Letak Dokumen
Fungsi Switch Hub: Pengertian, Jenis, dan Cara Kerjanya
Jay Idzes Ungkap Karakter Suporter di Indonesia dan Italia Punya Perbedaan, Apa itu?
Tips Memilih Manggis yang Manis dan Berkualitas, Cek 'Kelopak' Bagian Bawah Buah
Libur Nataru, 440 Ribu Tiket Kereta dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen Ludes Terjual
Ungguli Meksiko, Indonesia Raih Posisi Keempat Dunia dalam Kecintaan Terhadap Bola Basket
Targetkan 31.380 Hektar, BRGM Gencarkan Program Rehabilitasi Mangrove M4CR di Kaltara
5 Gerakan Yoga yang Bantu Atasi Insomnia, Bikin Tidur Lebih Nyenyak