Efisiensi Logistik, Pemerintah Butuh Dana Rp 109 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik negara (BUMN) Rini Soemarno menjelaskan pemerintah membutuhkan dana hingga ratusan triliun untuk membenahi sektor logistik di Indonesia. Pembenahan perlu dilakukan agar perbedaan harga barang antara satu daerah dengan daerah lain tidak terlalu tinggi.

Rini menjelaskan, porsi biaya logistik di Indonesia masih tergolong tinggi jika dibanding dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Biaya logistik di Indonesia mencapai 24 persen dari total Produk Domestik Bruto atau senilai Rp 1.820 triliun per tahun. "Negara ASEAN seperti Malaysia dan Thailand hanya 15 persen, sedangkan Singapura 9 persen," tuturnya di Gedung DPR RI, Senin (6/4/2015).

Untuk menurunkan biaya logistik tersebut, pemerintah saat ini berushaa untuk segera membangun tol laut. Konsep tol laut adalah meningkatkan konektivitas daerah-daerah di Indonesia melalui transportasi laut. Namun, Rini melanjutkan, untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah bersama dengan beberapa perusahaan BUMN membutuhkan setidaknya dana raturan triliun.  "Dari 2014 sampai 2019 setidaknya kami butuh Rp 109 triliun untuk bangun konektivitas itu," lanjut dia.

Untuk itu, Rini mendorong‎ empat BUMN kepelabuhan bersinergi untuk membuat konektivitas menyeluruh dari barat ke timur‎. Empat BUMN tersebut PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

‎Dengan investasi tersebut selain menurunkan biaya logistik, diharapkan harga barang yang diperjualbelikan di Indonesia bagian timur bisa lebih murah dan mendapatkan pasokan produk dengan lancar‎.

Sebagai contoh, selama ini untuk bisa mengirim barang ke daerah Papua, selalu menggunakan transportasi udara yang biayanya cukup mahal. Untuk menurunkan biaya tersebut pemerintah akan membangun tol laut yang akan menghubungkan daerah Papua dengan pulau-pulau di yang berdekatan. Untuk menyambungkan lagi ke pelosok, pemerintah juga akan membangun jalur transportasi darat berupa rel kereta.

Sekedar informasi, data Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) investasi di sektor maritim pada periode 2010-2014 mencapai Rp 3,2 triliun.  BKPM tengah mendalami minat investasi senilai US$9,34 miliar dari negara Australia, Korea Selatan, Jepang, dan China yang menyatakan ketertarikannya untuk menanamkan investasinya di sektor maritim. (Yas/Gdn)