Dana Desa Jadi Bukti Komitmen Pemerintah Soal Desentralisasi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa adanya dana desa yang untuk pertama kalinya dikucurkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menghilangkan stigma pembangunan hanya berpusat di Pulau Jawa saja atau sentralisasi.

Menurut dia, visi Presiden Jokowi soal membangun Indonesia dari pinggir sejalan dengan keinginan masyarakat untuk merubah sistem sentralisasi menjadi desentralisasi.

"Desentralisasi ini harus menjadi contoh sukses dari Indonesia kepada dunia. Keinginan membangun dari pinggir itu komitmen pemerintah. Makanya dengan desentralisasi ini, pemerintah daerah turut bertanggungjawab pada pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya di Jakarta, Minggu (24/5/2015).

Dia mengungkapkan, komitmen pemerintah dibuktikan dengan porsi anggaran untuk daerah yang lebih besar dari alokasi anggaran belanja pada tahun ini yang totalnya mencapai Rp 2.000 triliun.

"Sepertiganya itu untuk dana transfer ke daerah, atau sekitar Rp 630 triliun. Kalau kita gabungkan dengan belanja kementerian, berarti hampir 60 persen dari Rp 2.000 triliun yang beredar di daerah, sekitar Rp 1.200 triliun. Itu visi Pak Presiden membangun Indonesia dari pinggir, intinya dari daerah," kata dia.

Komitmen pemerintah ini, lanjut Bambang, tidak lepas dari pengalaman Presiden Jokowi sebagai mantan Bupati Solo dan mantan Gubernur DKI Jakarta. Oleh sebab itu, dia yakin bahwa daerah akan lebih mendapatkan perhatian.

"Pak Presiden kita kan mantan kepala daerah, ini terasa saat Sidang Kabinet. Beliau ingin bagaimana daerah bisa diberdayakan, baik pemerintahnya maupun masyarakatnya. Kami harapkan ke depan ekonomi bergerak di luar Jawa, dan bisa mengalami peningkatan," tandasnya.

Bambang menambahkan, pemerintah akan menaikan anggaran yang dialokasikan untuk dana desa dua kali lipat pada 2016. Pada tahun ini, alokasi APBN untuk dana desa sebesar Rp 20,7 triliun. "Pada tahun depan, dari APBN akan dinaikan dari Rp 20 triliun menjadi Rp 40 triliun," ujarnya.

Selain itu, pada 2016 pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50 miliar hingga Rp 100 miliar untuk masing-masing kabupaten. Menurut Bambang, kedua alokasi anggaran ini diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur di daerah. Dengan demikian diharapkan pemerintah di daerah dapat memetakan sendiri infrastruktur apa yang diperlukan pada daerahnya masing-masing.

"Dana kabupaten ini mekanismenya melalui DAK (dana alokasi khusus), karena kalau melalui DAU (dana alokasi umum), itu bisa dipakai untuk gaji dan lain-lain. Kalau DAK khusus untuk pembangunan infrastruktur, terserah infrastruktunya apa. Ini sedang dirancang di APBN 2016," kata dia. (Dny/Gdn)