Bulog Jamin Raskin Bebas Plastik

Perum Bulog menjamin beras rakyat miskin (raskin) sudah bebas dari kandungan plastik.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 26 Mei 2015, 19:56 WIB
Diterbitkan 26 Mei 2015, 19:56 WIB
[Bintang] Beras Plastik China Mengincar Indonesia
Ilustrasi Pedagang Beras (Via: rmol.com)

Liputan6.com, Jakarta - Perum Bulog menjamin beras rakyat miskin (raskin) sudah bebas dari kandungan plastik. Hal tersebut terbukti berdasarkan uji mutu yang telah dilakukan.

Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat mengatakan, Bulog langsung melakukan pelacakan setelah mendapat kabar adanya kandungan plastik pada raskin.

"Setelah kami kejar informasi itu tidak benar baik Karawang, Sleman dan Gunung Kidul itu tidak benar," kata Lenny di Gedung DPR, Jakarta Selasa (26/5/2015).

Menurut Lenny, pengadaan beras Bulog khusus raskin murni berasal dalam negeri, sedangkan mitra pemasok berasnya sudah memenuhi standar operasional prosedur dan memenuhi surat rekomendasi dinas setempat.

"Yang dipasarkan juga ada tim kami jamin beras raskin tak terkontaminasi beras plastik," tuturnya.

Lenny mengaku sudah menginstruksikan seluruh jajaran Bulog untuk mengamankan gudang Bulog dan melakukan tindakan proaktif jika ada isu di masyarakat.

"Beras masuk gudang Bulog sudah melalui pengawasan ketat," tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah akan menyerahkan pengusutan temuan beras plastik di Bekasi, Jawa Barat, kepada pihak kepolisian.

"Tindakan kepolisian saja, yang harus lakukan tindakan hukum bahwa semua pelakunya harus ditindak. Beras kalau benar seperti yang digambarkan, masuk tindakan kriminal," ujar Sofyan.

Dia juga belum bisa memastikan apakah beras palsu tersebut adalah beras impor atau berasal dari dalam negeri. Jika impor, maka temuan beras ini merupakan tindak penyelundupan karena sejak awal tahun pemerintah belum mengeluarkan izin impor beras.

"Selama ini tidak ada impor sama sekali. Kalau ada itu, ini kriminalitas, diselundupkan, ya kalau ada. Kita akan ada impor, kalau butuh. Ini (opsi membuka kran impor) Juni baru kita nilai," lanjut dia.(Pew/Ndw)

 

 

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya