Terancam Reshuffle, Menko Maritim Langsung Gelar Rakor

Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kecewa dengan lamanya proses bongkar muat (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok,  Jakarta Utara. Dari terakhir Jokowi berkunjung ke Tanjung Priok pada akhir 2014 hingga 17 Juni 2015 kemarin belum ada perubahan dimana dwelling time masih memakan waktu 5 hari.

Mengungkapkan kekecewaannya, Jokowi langsung mengancam para pejabat yang terkait dengan urusan kepelabuhanan, jika tidak bisa menyelesaikan dalam waktu dekat akan dicopot jabatannya.

Tak mau main-main dengan ancaman Presiden tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo hari ini langsung menggelar rapat koordinasi dengan para pejabat terkait pada Kamis (18 /6/2015).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan beberapa pejabat terkait yang bersinggungan dengan proses dwelling time tersebut.

Indroyono mengungkapkan, ancaman pencopotan tersebut ia tanggapi secara positif. "Itu untuk menyemangati kita, berarti harus kerja betul," ucap dia.  Jokowi sendiri ingin agar dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi lebih singkat dari rata-rata 5 hari menjadi 4 hari.

Indroyono sendiri mengaku akan tetap optimistis dalam waktu dekat ini dwelling time akan dapat ditekan lagi sehingga mencapai angka yang diinginkan Presiden atau bahkan lebih cepat.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi usai melakukan kunjungan ke Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Priok, langsung menggelar rapat kecil di kantor pusat Pelindo II.

Dalam rapat tersebut, Jokowi memerintahkan jajaran Menteri dan Kepala Lembaga yang terkait mengurusi soal pelabuhan tersebut untuk segera memperbaiki pelayanan pelabuhan, terutama terkait dwelling time.

Jokowi mengatakan, masih ada pengusaha yang mengeluhkan pelayanan di Tanjung Priok yang memakan waktu hingga 25 hari. "Jadi saya jangan diceritain yang baik-baik, seharusnya apa yang dibutuhkan, itu yang saya perlu," tegasnya.

Bahkan Jokowi mengancam kepada Menteri dan Kepala Lembaga jika tidak bisa membereskan hal itu akan mencopot jabatannya.

"Saya akan lakukan dengan cara saya sendiri, bisa saja dirjen saya copot, bisa saja pelaku di lapangan saya copot, bisa saja menteri yang saya copot, pasti kalau itu, karena kerja sama saya harus seperti itu," pungkas dia. (Yas/Gdn)