Peran Swasta Dalam Proyek Listrik 35 Ribu MW Terlalu Besar

Liputan6.com, Jakarta - Besarnya porsi pengembang listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) dalam proyek ketenagalistrikan 35 ribu Mega Watt (MW) mengkhawatirkan. Besarnya peran swasta tersebut bisa mendorong permainan pasokan.

Pengamat ketenagalistrikan Universitas Indonesia, Iwa Garniwa mengatakan, kekhawatiran yang muncul atas porsi IPP yang besar dalam proyek tersebut adalah permainan pasokan listrik.

"Pemerintah tidak punya tapi dipaksa untuk punya. Lalu akhirnya diserahkan ke swasta. Saya tidak setuju. Sewaktu proyek 15 ribu MW, PLN mendapat jatah 10 ribu, itu di atas 50 persen. Kondisi waktu dulu itu berbeda dengan saat ini. Kalau swasta jadi kartel bagaimana nanti?" kata Iwa, saat berbincang dengan Liputan6.com, seperti yang dikutip di Jakarta, Rabu (26/8/2015).

Menurut Iwa, jika swasta yang memegang produksi listrik tersebut benar-benar mengontrol harga listrik, maka dampak yang terjadi adalah terganggunya kedaulatan energi Indonesia. Padahal program kedaulatan energi saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah.

"Kalau pemiliknya asing semua, kita bisa apa? Kedaulatan energinya gimana? Jadi saya tidak setuju," tegasnya.

Pengamat ketenagalistrikan dari Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, peran pihak swasta dalam pembangunan proyek pembangkit listrik seharusnya tidak perlu dipermasalahkan. Pasalnya, kebutuhan listrik saat ini sangat mendesak. 

Ia menambahkan, saat ini Indonesia terancam defisit listrik karena itu butuh kecepatan pembangunan pembangkit untuk mencukupi kebutuhan. "Menurut saya begini, kita butuh listrik, pemerintah kerjalah untuk memenuhi. Jangan sampai kita defisit listrik,"pungkasnya. (Pew/Gdn)