Kurangi 1 Juta PNS, Negara Hemat Berapa?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengaku belum bisa memastikan besaran anggaran pemerintah yang bisa dihemat dari rencana rasionalisasi 1 juta pegawai negeri sipil (PNS).

Bambang mengungkapkan, penghematan anggaran tersebut baru bisa dihitung ‎jika ada surat proposal resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terkait rasionalisasi ini.

Hingga saat ini, Kemenkeu belum menerima proposal resmi tersebut. "Belum ada proposal‎ tunggu proposal. Kalau mau dihitung tunggu proposal‎," ujar dia di Jakarta, Selasa (7/6/2016).

Bambang memang mengakui jika pemerintah saat ini akan melakukan penghematan anggaran. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Kerja Pemerintah dengan Seluruh Pejabat Eselon II Kementerian dan Lembaga. "Arahannya kerja cepat, deregulasi, jangan boros‎," dia melanjutkan.

Namun Bambang memastikan, penghematan anggaran yang akan dilakukan tidak akan mengganggu proyek-proyek pembangunan yang tengah digalakkan oleh pemerintah. "Nggak, (tidak akan mengganggu)," tandas dia.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) memastikan pemangkasan atau rasionalisasi 1 juta pegawai negeri sipil (PNS) akan tetap berlangsung. Namun dipastikan pemangkasan tersebut tidak berlangsung secara besar-besaran, melainkan bertahap.

Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi mengatakan, berdasarkan simulasi yang dilakukan kementeriannya, jumlah ideal PNS pada suatu negara hanya 1,5 persen dari jumlah penduduk. Hitungannya, jika penduduk Indonesia sebesar 250 juta orang, maka jumlah PNS yang dimiliki sekitar 3,5 juta‎ orang.

‎"Kami simulasikan jumlah PNS ini kira-kira 1,5 persen dari jumlah penduduk. Itu dirasakan cukup memadai untuk bantuan teknologi. Kalau penduduk kita 250 juta orang, 1,5 persen kan 3,5 juta orang. Sekarang PNS kita 4,5 juta orang. Nah maka secara simulasi kita kelebihan 1 juta orang,"‎ ujar dia. (Dny/Nrm)